DEN HAAG– Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mencatat sejarah baru setelah menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.
Putusan bersejarah tersebut dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026), dalam perkara yang diajukan Gambia terhadap Myanmar terkait dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948.
Dalam putusan dengan suara 9 berbanding 6, ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok Rohingya dan melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida.
Pengadilan menemukan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil, kekerasan seksual, serta tindakan ekstrem terhadap anak-anak.
Operasi militer pada 2017 tersebut menyebabkan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas. Lebih dari 700.000 orang lainnya terpaksa meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri.
Myanmar Wajib Bertanggung Jawab
Melalui putusan tersebut, ICJ memerintahkan Myanmar memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta mengambil langkah untuk mencegah terulangnya tindakan genosida.
Myanmar juga diwajibkan memberikan pemulihan kepada para korban, termasuk kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat Rohingya. Selain itu, hak pengungsi untuk kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat menjadi bagian penting dari upaya pemulihan.
Besaran kompensasi yang harus dibayarkan belum ditentukan dan akan dibahas dalam tahapan berikutnya sesuai mekanisme hukum internasional.
Perkara ini bermula ketika Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar pada November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gugatan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran Konvensi Genosida dalam operasi militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.
Putusan 19 November 2026 menjadi tonggak penting dalam perjuangan panjang etnis Rohingya untuk memperoleh keadilan atas kekerasan yang mereka alami.
Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum internasional atas tindakan genosida. (Reuters/ICJ).












