NASIONAL

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang, Ini 7 Poin Penting Pengaturannya

18
×

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang, Ini 7 Poin Penting Pengaturannya

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, hadir mewakili Presiden RI untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah.

Rini menegaskan, pengaturan perampasan aset diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum melalui mekanisme yang lebih komprehensif, efektif, dan akuntabel, tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dalam pemaparannya, terdapat tujuh poin utama yang menjadi pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset, yakni:

1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.

2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas berdasarkan ketentuan undang-undang.

3. Hukum acara perampasan aset, baik melalui putusan pengadilan pidana maupun tanpa putusan pidana.

4. Pengelolaan aset hasil tindak pidana oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

5. Pengawasan perampasan dan pengelolaan aset yang dilakukan secara berkala serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan.

7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan undang-undang.

Pemerintah berharap pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan.

Dengan adanya undang-undang ini, perampasan aset diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dikelola secara transparan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.