JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut ditandai dengan penyerahan surat resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut Muzani, Gibran datang langsung menemui pimpinan MPR untuk menyampaikan maksud pengunduran dirinya sekaligus menyerahkan dokumen resmi terkait pelepasan jabatan Wakil Presiden.
Muzani menjelaskan, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya pengunduran diri tersebut, posisi Wakil Presiden RI dinyatakan kosong mulai hari ini.
Dalam keterangannya kepada kantor berita ANTARA, Muzani mengatakan pimpinan MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme ketatanegaraan.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pengunduran diri Gibran membuat MPR harus mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan.
Muzani menyampaikan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada lembaga tersebut.
Dua nama yang diajukan Presiden nantinya akan dipilih melalui mekanisme sidang MPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Alasan Pengunduran Diri Belum Diungkapkan
Hingga penyerahan surat pengunduran diri, alasan Gibran memutuskan meninggalkan jabatan Wakil Presiden belum dijelaskan secara terbuka.
Ahmad Muzani mengaku tidak mendapatkan penjelasan mengenai alasan tersebut dalam pertemuan dengan Gibran.
Sebelumnya, kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran mulai mencuat pada Rabu (11/11/2026).
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, turut membenarkan kabar bahwa Gibran akan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Pada Rabu malam, Muzani sendiri sempat menyatakan belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri tersebut. Namun, sehari kemudian, surat itu akhirnya diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Persyaratan Pencalonan
Keputusan Gibran mundur terjadi di tengah polemik mengenai persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Sejumlah persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran dan keabsahan persyaratan pencalonannya menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan politik.
Menurut laporan Reuters dan Associated Press, pengunduran diri tersebut berlangsung setelah muncul desakan dari sejumlah anggota parlemen untuk memproses persoalan tersebut melalui mekanisme politik, termasuk wacana pemakzulan.
Isu tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam persyaratan pencalonan Gibran.
Situasi itu turut menambah tekanan politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Gibran yang secara langsung menghubungkan keputusan pengunduran dirinya dengan polemik tersebut.
Mundurnya Gibran menjadi peristiwa penting dalam perjalanan politik Indonesia karena jabatan Wakil Presiden kembali mengalami kekosongan sebelum masa jabatan pemerintahan berakhir.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan dua nama calon pengganti serta keputusan MPR dalam menentukan Wakil Presiden definitif.
Proses tersebut akan menjadi bagian penting dari dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia ke depan.(Cr/jm/net)
