DOHA – Indonesia, Pakistan, Turki, dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama industri pertahanan di Doha, Qatar, Rabu (21/10/2026). Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan keempat negara melalui pengembangan teknologi, produksi bersama, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi, Marsekal TNI Yusuf Jauhari, mewakili Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dalam penandatanganan tersebut.
MoU yang dikenal sebagai Badr Memorandum of Understanding (Badr MoU) itu mengatur tiga bidang utama kerja sama, yakni penelitian dan pengembangan (research and development), kolaborasi industri dan manufaktur, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Pada bidang pertama, kerja sama riset dan pengembangan serta alih teknologi diarahkan untuk mendorong inovasi teknologi pertahanan melalui penggabungan keahlian dari keempat negara.
Bidang kedua mencakup kolaborasi industri dan manufaktur, termasuk membuka peluang investasi serta kerja sama dalam pembuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tangguh dan kompetitif.
Sementara itu, bidang ketiga berfokus pada pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja di sektor industri pertahanan.
Yusuf Jauhari, dalam keterangannya melalui Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Qatar atas inisiatif yang mempertemukan empat negara dalam kerja sama industri pertahanan tersebut.
Ia menegaskan, penandatanganan MoU merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun kemitraan strategis yang berlandaskan rasa saling percaya, kesetaraan, hubungan timbal balik, dan kepentingan bersama.
Indonesia, kata Yusuf, menghargai inisiatif tersebut karena dirancang dengan tetap menghormati kedaulatan, prioritas nasional, serta kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.
Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan
Kerja sama empat negara ini dipandang sebagai tonggak penting dalam memperdalam kemitraan di bidang industri pertahanan. Kesepakatan tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan nasional di sejumlah sektor strategis, mulai dari transfer teknologi, pendanaan, rekayasa teknik, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kedaulatan rantai pasok global (global supply chain sovereignty), sehingga negara-negara peserta memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan kapasitas industri dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
Kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapabilitas pertahanan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan serta penyusunan rencana investasi industri pertahanan yang menguntungkan bagi seluruh negara peserta.
Melalui kolaborasi ini, keempat negara diharapkan dapat memperluas peluang investasi, meningkatkan kemampuan manufaktur, serta mendorong penguasaan teknologi pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing.
Pertemuan Berkala dan Peluang Perluasan Kerja Sama
Sebagai langkah konkret untuk merealisasikan kesepakatan, para pihak menyepakati penyelenggaraan pertemuan industri pertahanan atau Defence Industry Meeting secara berkala.
Setelah tiga bulan pertama masa implementasi, forum tersebut juga akan membuka peluang penjajakan kerja sama pertahanan lebih lanjut dengan negara-negara sahabat lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas jaringan kemitraan industri pertahanan sekaligus membuka peluang kolaborasi baru dalam penelitian, pengembangan teknologi, investasi, dan produksi alutsista.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri sejumlah pejabat pertahanan dari negara-negara peserta. Dari Qatar, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan, Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani.
Turki diwakili Menteri Pertahanan Nasional Yaşar Güler dan Presiden Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB), Prof. Haluk Görgün. Sementara itu, Pakistan diwakili Menteri Pertahanan Federal Khawaja Muhammad Asif.
Penandatanganan MoU ini menjadi landasan bagi Indonesia dan ketiga negara mitra untuk memperdalam kerja sama industri pertahanan. Pelaksanaan program, termasuk realisasi alih teknologi, investasi, dan produksi bersama, akan menjadi bagian penting dalam menentukan manfaat konkret kesepakatan tersebut bagi masing-masing negara.
