JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa vape dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
Dalam ketentuan umum fatwa, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan aerosol yang dihirup penggunanya.
MUI juga menyoroti kandungan nikotin yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga poin utama.
Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta sebagai upaya pencegahan agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape turut dinyatakan haram.
Melalui penetapan fatwa tersebut, MUI berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
MUI juga mengajak masyarakat menjaga kesehatan, melindungi lingkungan, serta menghindarkan diri dari ancaman narkoba dan ketergantungan zat adiktif.
