KOLAKA UTARA – Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala utama peningkatan produksi padi di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut membuat daerah ini masih bergantung pada pasokan dari kabupaten tetangga untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kolaka Utara, Nusbah, mengatakan produksi gabah pada periode April hingga September 2025 hanya mencapai sekitar 923 ton.
“Bukan beras, karena kami bekerja hanya sampai gabah saja. Jadi, untuk periode April sampai September 2025, produksi gabah kita mencapai 923 ton,” kata Nusbah, Senin (10/8/2026).
Jika dikalkulasikan berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi tersebut hanya mampu memenuhi sekitar 13–15 persen kebutuhan. Artinya, sekitar 85 persen kebutuhan lainnya masih dipenuhi dari kabupaten-kabupaten tetangga.
Nusbah mengatakan, pemerintah sebenarnya memberikan keleluasaan melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan pembukaan atau pencetakan sawah rakyat. Namun, kebijakan tersebut sulit direalisasikan karena Kolaka Utara tidak memiliki lahan yang cukup untuk diolah menjadi sawah baru.
“Tidak ada program pembukaan atau pencetakan sawah baru. Sebenarnya dari kementerian kita diberikan keleluasaan untuk membuka atau mencetak sawah rakyat. Hanya persoalannya, di sini kita tidak punya lahan untuk diolah. Mau buka lahan di mana? Lahannya memang tidak ada,” ujarnya.
Ia mengaku telah mencoba mencari sejumlah lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan lahan persawahan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena terbentur ketersediaan lahan.
“Teman-teman di Kejaksaan, Pak Kasi, itu selalu menelepon dan bertanya, ‘Ini bagaimana, Pak? Lahannya di mana?’ Ada beberapa lokasi yang sudah saya coba, tetapi memang tidak ada lahannya. Itu yang menjadi kekurangan kita,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, Dinas TPH Kolaka Utara kini lebih fokus meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada daripada memperluas areal persawahan.
“Yang saya lakukan adalah menerapkan pola tanam cepat, kemudian memberikan perlakuan-perlakuan yang sesuai SOP agar bisa meningkatkan produksinya. Kalau kita mau memperluas lahan, sudah mentok. Tinggal bagaimana mempercepat dan meningkatkan produksinya lagi,” jelas Nusbah.
Salah satu strategi yang didorong adalah meningkatkan frekuensi panen hingga tiga kali dalam setahun.
“Makanya kita hanya berupaya supaya bisa panen tiga kali dalam setahun. Nah, itu yang bisa kita lakukan,” katanya.
Saat ini, pihaknya tengah mencoba sistem tanam berdampingan. Penanaman kedua telah dilakukan dan ditargetkan memasuki masa panen pada akhir Agustus 2026.
Namun, target tersebut masih berpotensi mengalami perubahan karena aktivitas masyarakat yang tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Salah satunya musim cengkeh yang membuat sebagian petani meninggalkan sawah untuk sementara waktu.
“Pasti mereka meninggalkan sawahnya. Berbeda dengan daerah sebelah. Di daerah sebelah memang fokus bertani. Kalau di sini, mungkin karena masyarakat memiliki banyak pekerjaan atau usaha lain. Di sini masyarakat multifungsi, punya berbagai sumber penghasilan,” tuturnya.
Menurut Nusba, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang turut menghambat peningkatan produksi padi di Kolaka Utara.
Dongkrak Produksi, Pemerintah Pusat Beri Bantuan Alsintan
Di tengah keterbatasan produksi dan lahan, Dinas TPH Kolaka Utara tetap mendapatkan dukungan sarana pertanian dari pemerintah pusat pada 2026.
Meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Kolaka Utara menerima tiga unit combine harvester, dua unit jonder, serta 10 unit dros perontok padi.
Nusba memastikan seluruh bantuan tersebut telah diterima dan diserahkan kepada kelompok tani penerima.
Tiga unit combine harvester masing-masing ditempatkan di Kecamatan Wawo, Rante Angin, dan Pakue Utara.
Sementara dua unit jonder ditempatkan di Pakue Utara dan Batu Putih. Satu unit menggunakan roda crawler atau track, sedangkan satu lainnya menggunakan jonder ban trowller.
Adapun 10 unit dros perontok padi disebar ke sejumlah wilayah, termasuk Rante Angin dan Batu Putih.
Menurut Nusba, sebelum alat diserahkan kepada kelompok tani, para penerima terlebih dahulu diberikan pelatihan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat digunakan secara tepat dan menunjang peningkatan produksi pertanian.
“Setelah pelatihan, alat langsung diserahkan kepada kelompok tani penerima,” pungkasnya. (rus)
