KOLAKA UTARAREGIONAL

Bupati Sampaikan Kolaka Utara Hadapi Tekanan Fiskal saat Tinjau Proyek Pembangunan Kopdes hingga SPPG

97
×

Bupati Sampaikan Kolaka Utara Hadapi Tekanan Fiskal saat Tinjau Proyek Pembangunan Kopdes hingga SPPG

Sebarkan artikel ini

Kolaka Utara – Di tengah terus berjalanannya berbagai program pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menghadapi tantangan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Hal itu disampaikan Bupati Kolaka Utara, NurRahman Umar, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi program pemerintah di Kecamatan Katoi, Kodeoha, Tiwu, Watunohu dan Pakue, Selasa (22/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lokasi yang dikunjungi antara lain KDKMP Maruge di Kecamatan Katoi, KDKMP Kamisi di Kecamatan Kodeoha, Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Lawadia, Desa Laha Baru Kecamatan Watunohu, serta Koperasi Desa di Desa Kasumeeto, Kecamatan Katoi.

Bupati juga meninjau SPPG Desa Jabal Kubis Kecamatan Kodeoha, SPPG Desa Watunohu Kecamatan Watunohu dan SPPG Kondara Kecamatan Pakue untuk melihat langsung proses penyiapan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik.

Di balik rangkaian peninjauan tersebut, persoalan fiskal daerah menjadi salah satu perhatian utama. Berkurangnya TKD membuat pemerintah daerah harus mencari strategi agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pembangunan.

Pemkab Kolaka Utara tetap melaksanakan pembangunan dengan kondisi TKD yang terbatas. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengusulkan sejumlah objek pembangunan melalui balai kementerian PUPR yang berada di Kendari.

Selain itu, pemerintah daerah juga secara rutin menyampaikan usulan berbagai program pembangunan kepada kementerian terkait di pemerintah pusat.

Langkah tersebut dilakukan untuk membuka ruang dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan yang membutuhkan anggaran besar dan berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

“Transfer ke daerah (TKD) semakin berkurang, kami tetap berupaya agar pembangunan di Kolaka Utara berjalan,” kata NurRahman.

Karena TKD terus menyusut, kebutuhan pembangunan di daerah harus terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan skala prioritas dengan matang sebelum diusulkan ke pusat.

Kata dia, selama dua tahun pemerintahan bersama Wakil Bupati H. Jumarding, Pemkab terus berupaya menjaga pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Dalam peninjauan KDKMP, Bupati melihat langsung progres pembangunan dan kondisi konstruksi bangunan yang pelaksanaannya mendapat pendampingan jajaran Kodim 1412 Kolaka untuk wilayah Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.