BAKU – Kebijakan seragam sekolah di Azerbaijan memicu gelombang protes setelah sejumlah siswi berjilbab dilaporkan dilarang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sedikitnya 37 orang ditahan aparat di ibu kota Baku terkait aksi penolakan terhadap aturan tersebut.
Dikutip dari Reuters, Selasa (13/10/2026), pemerintah Azerbaijan mempertahankan kebijakan seragam sekolah yang membatasi penggunaan pakaian di luar ketentuan resmi, termasuk pakaian yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip sekularisme dalam pendidikan negeri.
Kontroversi muncul setelah sejumlah siswi dan guru perempuan yang mengenakan hijab dilaporkan tidak diperbolehkan masuk sekolah.
Padahal, sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Meski demikian, negara di kawasan Kaukasus Selatan itu menerapkan sistem pemerintahan sekuler yang memisahkan agama dari negara.
Pemerintah menyetujui perubahan aturan seragam sekolah pada 21 September 2026. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebut larangan hijab, tetapi membatasi pakaian yang menyimpang dari seragam resmi atau dianggap bertentangan dengan karakter sekuler pendidikan.
Aturan serupa mulai diberlakukan terhadap pakaian guru pada 6 Oktober. Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut kemudian dilakukan di sekolah-sekolah pada 12 Oktober.
37 Orang Ditahan, Protes Meluas
Menurut laporan Reuters, Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan menyatakan 37 orang ditahan pada Senin (12/10/2026) karena dianggap mengganggu ketertiban umum dalam aksi menentang penerapan aturan seragam sekolah.
Sementara itu, Meduza, yang mengutip media Azerbaijan Minval, melaporkan adanya bentrokan antara pengunjuk rasa dan petugas sekolah. Laporan tersebut juga menyebut dugaan pembakaran mobil milik seorang kepala sekolah di Distrik Garadagh serta upaya pembakaran sekolah di Distrik Yasamal, Baku. Tidak ada korban luka dalam kedua kejadian itu menurut laporan tersebut.
Aparat Azerbaijan telah membuka penyelidikan pidana terkait dugaan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.
Di sejumlah sekolah, video yang beredar memperlihatkan siswa menangis dan memeluk guru mereka ketika menghadapi pembatasan tersebut. Al Jazeera juga melaporkan bahwa pelajar di sedikitnya dua sekolah melakukan aksi boikot kegiatan belajar sebagai bentuk protes.
Pemerintah Berdalih Menjaga Sekularisme
Pemerintah Azerbaijan menyatakan aturan seragam bertujuan menjaga keseragaman pakaian dan menciptakan lingkungan pendidikan yang netral.
Partai berkuasa, Yeni Azerbaijan Party (YAP), turut membela kebijakan tersebut. Menurut pemerintah, aturan itu bukan ditujukan untuk memerangi keyakinan agama tertentu, melainkan untuk memastikan seluruh siswa mengikuti standar seragam yang sama.
Namun, kebijakan tersebut menuai kritik dari kelompok yang menilai pembatasan hijab dapat mengganggu kebebasan beragama dan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Guru bernama Zahra Hasanova kepada Al Jazeera mengungkapkan kekecewaannya setelah diberi tahu bahwa ia tidak lagi dapat mengenakan hijab di sekolah.
Menurutnya, penggunaan hijab merupakan pilihan pribadi yang seharusnya dihormati.
Ketegangan Merembet ke Turki
Persoalan ini tidak hanya memicu perdebatan di dalam negeri Azerbaijan, tetapi juga mendapat perhatian dari Turki, sekutu dekat Baku.
Reuters melaporkan, sejumlah pejabat dan anggota parlemen Turki mengkritik pembatasan tersebut. Penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Oktay Saral, menyebut penolakan terhadap siswa berjilbab untuk memperoleh pendidikan sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
Menanggapi kritik itu, partai berkuasa Azerbaijan meminta pihak Turki tidak mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev juga menyampaikan kritik tersirat terhadap pihak-pihak yang dianggap mencampuri cara hidup masyarakat Azerbaijan, meskipun tidak secara langsung menyebut Turki.
Perkembangan ini berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik di antara kedua negara yang selama ini memiliki hubungan erat.
Kebebasan Beragama Jadi Sorotan
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas penerapan sekularisme dan perlindungan kebebasan beragama di lembaga pendidikan.
Konstitusi Azerbaijan menetapkan negara tersebut sebagai negara sekuler, tetapi juga menjamin kebebasan beragama.
Di satu sisi, pemerintah menegaskan pentingnya keseragaman seragam sekolah. Di sisi lain, penolakan terhadap siswi berjilbab untuk mengikuti pelajaran menimbulkan pertanyaan mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap hak memperoleh pendidikan.
