LASUSUA – Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, menekankan pentingnya inisiatif, komunikasi, dan tanggung jawab antarpimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia meminta setiap perangkat daerah tidak bersikap pasif atau selalu menunggu instruksi pimpinan untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Aspirasi Lasusua, Senin (2/11/2026). Apel tersebut diikuti pejabat eselon II, III, IV, serta seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa persoalan pemerintahan tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut hanya karena lemahnya komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah. Para pimpinan OPD diminta membangun komunikasi langsung, saling mendukung, serta mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, setiap OPD memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara proaktif. Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar persoalan yang membutuhkan keterlibatan beberapa instansi tidak terhambat oleh sekat birokrasi maupun kebiasaan menunggu arahan.
Bupati juga mengingatkan agar hasil penilaian kinerja tidak dipandang sebatas formalitas atau pemenuhan dokumen administrasi. Penilaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk mengukur pelaksanaan tugas sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu segera diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perhatian khusus turut diarahkan kepada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan rumah sakit yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman. Ketiga sektor tersebut diminta mencermati seluruh indikator penilaian, memperkuat koordinasi, serta memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.
Tak hanya soal kinerja dan pelayanan, Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi data dan informasi. Ia mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat maupun DPRD terlebih dahulu dipastikan kebenaran dan validitasnya.
Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan persoalan, kesalahpahaman, bahkan memengaruhi pengambilan kebijakan. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut menyampaikan informasi berdasarkan data yang jelas, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati berharap seluruh ASN tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menunjukkan kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab nyata dalam bekerja.
Melalui penegasan tersebut, seluruh OPD diharapkan memperkuat sinergi dan mempercepat penyelesaian persoalan pemerintahan, sehingga pelayanan publik tidak terhambat oleh lemahnya koordinasi maupun lambannya respons birokrasi.
