JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan segera mempercepat pembenahan infrastruktur dan layanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, konektivitas antarpulau di provinsi tersebut masih tertinggal, padahal sebagian besar wilayahnya merupakan daerah kepulauan.
Desakan itu disampaikan Safei saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Ia menilai kondisi transportasi laut di Kabupaten Wakatobi belum sejalan dengan statusnya sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Salah satu persoalan yang disorot adalah berkurangnya armada tol laut yang melayani rute Tomia-Wanci.
Menurut Safei, sebelumnya terdapat dua kapal yang beroperasi, namun kini hanya tersisa satu armada. Akibatnya, masyarakat harus menunggu hingga tiga sampai empat pekan untuk mendapatkan layanan, sementara penggunaan kapal alternatif membuat biaya angkut melonjak hingga tiga kali lipat dibandingkan tarif tol laut.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan pendangkalan alur pelayaran yang membuat kapal tidak dapat bersandar langsung di pelabuhan. Kondisi tersebut memaksa penumpang turun di tengah perairan dan melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil menuju daratan.
“Hal ini tentu menyulitkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan pengguna jasa transportasi laut,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti layanan transportasi, politikus PDI Perjuangan itu juga meminta penataan ulang kelembagaan pelabuhan di Sulawesi Tenggara. Ia menilai keberadaan KSOP Kolaka dan KSOP Pomalaa yang lokasinya berdekatan kurang efektif, sementara Kabupaten Bombana yang memiliki aktivitas pelayaran cukup tinggi belum memiliki kantor KSOP.
Karena itu, Safei mengusulkan agar KSOP Pomalaa dipindahkan ke Bombana, sedangkan seluruh pelayanan kepelabuhanan di Pomalaa digabung ke KSOP Kolaka. Ia juga mendorong peningkatan status KSOP Kolaka menjadi Kelas I atau Kelas II agar wilayah layanannya dapat menjangkau hingga Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki aktivitas pelabuhan cukup besar.
Di akhir penyampaiannya, Safei meminta Kementerian Perhubungan memberi perhatian lebih terhadap pembangunan sektor transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, delapan dari 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut merupakan wilayah kepulauan sehingga konektivitas laut menjadi kebutuhan utama bagi mobilitas masyarakat sekaligus penggerak perekonomian daerah.
