KENDARI, SIARANPUBLIK.COM- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan penetapan lanskap Sombori–Matarombeo serta Tangkelemboke–Mekongga di Sulawesi Tenggara sebagai Taman Nasional sekaligus warisan dunia. Usulan ini dinilai penting sebagai langkah strategis menghadapi krisis iklim, laju deforestasi, dan meningkatnya risiko bencana ekologis di kawasan Wallacea.
Penegasan tersebut disampaikan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, Hendra Gunawan, dalam Konferensi Wallacea Expeditions di Kendari. BRIN mengajukan pembentukan kawasan konservasi berbasis lanskap seluas sekitar 6.000 kilometer persegi yang mencakup wilayah Sombori, Matarombeo, Tangkelemboke, dan Pegunungan Mekongga.
Menurut Hendra, pengusulan kawasan tersebut didasarkan pada bukti ilmiah, bukan pertimbangan politis. Ia mengungkapkan bahwa kawasan Wallacea telah kehilangan sekitar 1,37 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir, dengan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah terdampak signifikan.
Ia menjelaskan, kompleks Pegunungan Mekongga yang memiliki luas sekitar 258.519 hektare memegang peran ekologis penting sebagai hulu tiga daerah aliran sungai (DAS) dan sekitar 30 sungai yang menopang sistem hidrologi regional.
“Kawasan ini juga memiliki ekosistem langka, mulai dari hutan sub-montana hingga sub-alpin, serta menjadi habitat berbagai satwa endemik seperti anoa, babirusa, rangkong Sulawesi, dan tarsius,” ujarnya dilansir dari BRIN.
Selain itu, hasil riset International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) dan Wallacea Scientific Expedition Series menunjukkan potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di kawasan tersebut. Sejumlah spesies mamalia, flora, serangga, hingga mikroorganisme diduga merupakan spesies baru yang belum pernah dideskripsikan secara ilmiah.
Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari kalangan akademisi. Wakil Rektor Universitas Halu Oleo, La Ode Santiaji Bande, menilai lanskap tersebut memiliki nilai biodiversitas, geologi, dan arkeologi yang layak diakui sebagai warisan dunia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menyerahkan proses penetapan kawasan kepada Kementerian Kehutanan.
Dari sisi kebijakan nasional, Staf Khusus Kementerian Kehutanan, Silverius Oscar Unggul, menegaskan bahwa usulan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan hutan berbasis lanskap. Pemerintah, kata dia, juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus serta penerapan moratorium terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan bernilai tinggi.
Direktur Naturevolution International, Evrard Wendenbaum, menambahkan bahwa kolaborasi ilmiah internasional telah berlangsung lebih dari satu dekade guna menyusun basis data terpadu sebagai landasan pengusulan kawasan lindung berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
BRIN menilai momentum kebijakan saat ini menjadi kesempatan penting untuk menghidupkan kembali komitmen daerah yang telah dideklarasikan sejak 2013. Penetapan kawasan sebagai Taman Nasional dan warisan dunia disebut bukan sebagai penghambat pembangunan, melainkan instrumen perlindungan ekologis jangka panjang.
“Menunda penetapan berarti mempertaruhkan masa depan. Bertindak sekarang adalah investasi ekologis bagi generasi mendatang,” kata Hendra.
