JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio melontarkan kritik keras terhadap kinerja Perry Warjiyo di tengah terus melemahnya nilai tukar rupiah yang kini mendekati level Rp17.700 per dolar AS. Bahkan, ia secara terbuka meminta Gubernur Bank Indonesia mempertimbangkan mundur dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Primus dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Bank Indonesia di DPR, Senin (18/5).
Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan anomali. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen, namun di sisi lain nilai tukar rupiah justru terus tertekan dan mencatat pelemahan.
Primus menilai kondisi itu menjadi sinyal menurunnya kepercayaan terhadap otoritas moneter. Ia bahkan menyebut kredibilitas Bank Indonesia mulai dipertanyakan.
“Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri, tidak ada salahnya. Selanjutnya terserah bapak tentu saja. Tetapi itu bukan sikap penghinaan Pak, ” kata Primus.
Ia menyoroti pelemahan rupiah yang dinilai tidak hanya terjadi terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap sejumlah mata uang lain seperti dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, euro hingga dolar Hong Kong. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap rupiah berlangsung secara luas.
Tak hanya kurs, Primus juga menyinggung performa pasar saham domestik yang dinilainya tertinggal dibanding bursa global pasca meningkatnya tensi geopolitik sejak konflik rudal pada akhir Februari lalu. Ia menyebut banyak indeks global telah pulih, sementara pasar Indonesia masih tertekan.
Situasi itu, kata dia, memunculkan pertanyaan dari pelaku pasar internasional terhadap kualitas kebijakan dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Primus mengungkapkan dirinya sebenarnya telah menyampaikan kekhawatiran kepada Perry Warjiyo saat kurs rupiah masih berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS. Namun karena tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, ia kini secara terbuka meminta adanya tanggung jawab moral.
Ia menegaskan, pengunduran diri tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kegagalan, melainkan sikap kesatria sebagaimana yang kerap dilakukan pejabat publik di negara seperti Korea Selatan dan Jepang ketika dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
