KOLAKA UTARA – SIARANPUBLIK.COM
Dinas Perdagangan Kabupaten Kolaka Utara mengungkap adanya praktik pembelian LPG 3 kilogram dalam jumlah tidak wajar di tingkat pangkalan. Temuan tersebut didapat setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) menyusul keluhan masyarakat terkait dugaan kelangkaan dalam beberapa hari terakhir.
Plt Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara, Abu Bakri, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan pada Jumat (10/4/2026), secara umum pasokan LPG di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan terkendali.
“Distribusi dari depo ke agen hingga pangkalan berjalan normal sesuai jadwal dan kuota harian,” ujarnya.
Namun demikian, Abu Bakri menyebut persoalan justru muncul di tingkat distribusi akhir atau pangkalan. Dalam sidak di sejumlah titik, termasuk di wilayah Lasusua, pihaknya menemukan adanya pembelian LPG dalam jumlah berlebihan.
Bahkan, berdasarkan pengakuan pihak pangkalan, terdapat oknum yang disebut membeli hingga 10 tabung LPG 3 kilogram sekaligus dalam satu waktu.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu cepat habisnya stok di pangkalan serta menimbulkan kesan kelangkaan di masyarakat, meskipun pasokan secara keseluruhan sebenarnya mencukupi.
Sebagai langkah pengendalian, Dinas Perdagangan Kolaka Utara langsung memberlakukan pembatasan pembelian. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli satu tabung LPG 3 kilogram, sementara pelaku UMKM dibatasi maksimal dua tabung dengan pengawasan ketat.
Selain itu, pangkalan diminta untuk tidak melayani pembelian oleh pengecer atau pihak yang diduga membeli untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
“Kalau pangkalan tertib, maka potensi permainan harga bisa ditekan,” kata Abu Bakri.
Disdag turut menyoroti faktor kepanikan masyarakat yang ikut memicu lonjakan permintaan. Isu kenaikan harga energi hingga dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, disebut memengaruhi pola konsumsi warga.
“Biasanya satu tabung, sekarang bisa dua sampai tiga tabung. Ini yang kami coba kendalikan,” jelasnya.
Pemerintah daerah menegaskan hingga saat ini belum ditemukan indikasi adanya distribusi elpiji subsidi ke luar daerah. Meski demikian, pengawasan akan terus diperketat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. (rus)
