KARO-Protes keras dilayangkan ratusan orang tua siswa yang diduga menjadi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
Para orang tua korban memadati Gedung DPRD Kabupaten Karo untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (7/9) pagi. RDP tersebut digelar menindaklanjuti surat dari Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP) terkait dugaan keracunan yang dialami para pelajar penerima MBG.
Dalam forum tersebut, orang tua siswa secara terbuka menyoroti pelaksanaan MBG, khususnya penyedia makanan dan SPPG Karo Berastagi Sempajaya.
Mereka meminta pemerintah tidak tinggal diam dan segera memberikan kepastian mengenai penanganan para siswa yang diduga terdampak. Salah satu tuntutan utama adalah seluruh biaya pengobatan dan biaya operasional selama korban menjalani perawatan di rumah sakit ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kabupaten Karo.
Tak hanya persoalan biaya, para orang tua juga mendesak adanya kepastian hukum terhadap pihak penyedia manfaat MBG. Mereka meminta proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara serius untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan tersebut.
Sorotan juga diarahkan terhadap legalitas Yayasan Manunggal Kartika Jaya serta bentuk kerja sama yayasan dengan SPPG Karo Berastagi Sempajaya.
Tanggung jawab pengelola SPPG juga dipertanyakan. Orang tua menuntut kejelasan mengenai tanggung jawab kepala SPPG, ahli gizi hingga kepala bagian akuntansi yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Mereka juga mendesak hasil pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) terhadap sampel sisa makanan segera disampaikan secara terbuka.
Hasil pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan zat atau kandungan apa yang terdapat dalam makanan MBG sehingga diduga menyebabkan para siswa mengalami keracunan.
Puncaknya, ratusan orang tua meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG di Kabupaten Karo. Penghentian tersebut dinilai perlu dilakukan sampai penyebab kejadian terungkap, keamanan makanan dipastikan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat menjadi jelas.
Para orang tua berharap RDP di DPRD Karo tidak berhenti sebatas forum penyampaian keluhan. Mereka menuntut adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani korban sekaligus memastikan kejadian serupa tidak kembali menimpa para pelajar.
Kasus dugaan keracunan ini pun menjadi sorotan serius terhadap pelaksanaan program MBG di Karo, terutama menyangkut pengawasan, kualitas makanan, hingga tanggung jawab penyedia makanan kepada para penerima manfaat.
