Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap pola perubahan fungsi lahan yang terjadi setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sorotan Presiden muncul setelah ditemukan fenomena lahan yang baru saja terbakar, namun dalam waktu relatif singkat berubah menjadi area perkebunan. Prabowo menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi menunjukkan adanya unsur kesengajaan.
Dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin, Prabowo secara khusus meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang berada di balik perubahan fungsi lahan tersebut.
“Saya tertarik juga ya itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi,” kata Prabowo.
Presiden meminta identitas perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan karhutla ditelusuri secara menyeluruh. Bahkan, ia meminta nama-nama korporasi tersebut segera dilaporkan kepadanya.
“Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu semua izin-izinnya kita cabut HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan,” tegasnya.
Perintah tersebut sejalan dengan laporan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai penanganan perkara karhutla. Dari 200 laporan polisi yang telah diterima, sebanyak 138 tersangka telah ditetapkan.
Rinciannya, 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sementara 19 lainnya diproses karena dugaan kelalaian.
Tak hanya individu, kepolisian juga mulai menyasar badan usaha. Saat ini terdapat delapan korporasi yang sedang diproses secara hukum. Polisi juga mendalami 18 perusahaan yang telah dikenai sanksi pembekuan izin serta 42 perusahaan yang izinnya dicabut untuk melihat ada tidaknya unsur pidana.
Prabowo kemudian meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ikut memperdalam dugaan keterlibatan korporasi.
Menurut Presiden, pengusutan tidak boleh berhenti pada pekerja atau pelaku pembakaran di lapangan. Pemerintah harus mengetahui siapa pemilik dan pihak yang berada di balik perusahaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Ini saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” ujar Prabowo.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta memperkuat langkah pencegahan karhutla. Prabowo menilai penanganan bencana tidak boleh hanya mengandalkan tindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi harus didukung kesiapsiagaan sejak awal.
Selain karhutla, pemerintah dalam rapat tersebut membahas penanganan sejumlah bencana lain, mulai dari banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, gempa di Nusa Tenggara Timur hingga erupsi gunung berapi.
Prabowo meminta sarana penanggulangan karhutla diperkuat, termasuk penyediaan helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran dan berbagai peralatan pendukung lainnya.
Ia menekankan agar pemerintah menggunakan prinsip kesiapsiagaan maksimal dalam menghadapi potensi bencana.
“Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang,” kata Prabowo.
