KOLAKA UTARA – Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Muhammad Syair, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera membentuk atau mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mengelola langsung potensi tambang nikel di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat.
Menurut Syair, selama ini PAD dari sektor pertambangan hanya diperoleh melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang jumlahnya terbatas. Padahal, jika pengelolaan tambang dilakukan sendiri oleh BUMD, potensi pendapatan bisa melonjak drastis.
“Kalau dikelola dengan profesional dan transparan, PAD kita bisa naik hingga Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun per tahun. Ini angka realistis, bukan mimpi,” ujar pria yang akrab disapa Chay, Minggu (25/5/2025).
Ia menyarankan agar Pemkab berani mengambil alih lahan-lahan tambang yang Izin Usaha Pertambangannya (IUP) telah dicabut atau tidak aktif, serta melakukan pendekatan ke pemerintah pusat untuk mengalihkan IUP yang masa berlakunya akan segera habis ke tangan BUMD milik daerah.
Keterlibatan BUMD dalam pengelolaan sektor nikel dinilainya sebagai trobosan berani yang harus diambil demi kemandirian fiskal daerah. Apalagi, ruang fiskal Kolaka Utara saat ini masih terbatas.
“Dari APBD Rp 1 triliun, sekitar Rp 200-300 miliar habis untuk belanja rutin. Sisanya tidak cukup untuk mewujudkan target-target pembangunan besar dalam RPJMD,” ungkapnya.
Pemkab Kolaka Utara sendiri tengah menargetkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi lokal. Namun realisasi target tersebut kerap tersendat karena keterbatasan anggaran.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada DAU dan DAK. Situasi ekonomi global juga sedang tidak stabil. Pemda harus mandiri,” tegasnya
Kolaka Utara dikaatakan memiliki cadangan nikel terbesar kedua di Sulawesi Tenggara, yakni 32 persen dari total lahan nikel yang ada di provinsi itu. Hanya kalah dari Konawe Utara yang memiliki 45 persen cadangan nasional.
Dengan potensi tambang yang luar biasa, daerah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka ini digadang-gadang sebagai bagian penting dari kawasan segitiga emas ekonomi Sulawesi Tenggara, bersama Konawe dan Kolaka Timur.
Sayangnya, potensi besar itu belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
