KOLAKA UTARA, SIARANPUBLIK.COM –Dinas Perdagangan Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa tabung gas elpiji bersubsidi tiga kilogram yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru banyak digunakan oleh kalangan aparatur sipil negara (ASN) hingga perkantoran.
Temuan ini diungkapkan saat Dinas Perdagangan melakukan pemantauan langsung distribusi elpiji di Kecamatan Lasusua, Senin (20/4/2026). Sedikitnya enam titik penyaluran dilakukan ke pangkalan-pangkalan resmi dalam kota, dengan pasokan yang dikirim langsung dari depot Pertamina Kolaka.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara, Abu Bakri, menegaskan bahwa distribusi elpiji sejauh ini berjalan normal tanpa kendala pasokan dari pihak depot. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan.
“Penyaluran tidak pernah langka dari depot. Tapi yang terjadi di masyarakat, pembelian sering melebihi kebutuhan. Ini yang memicu kesan seolah-olah langka,” tegasnya.
Lebih jauh, Abu Bakri secara terang-terangan mengungkap praktik penggunaan elpiji subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Ia menyebut, oknum ASN, bahkan yang menduduki jabatan strategis seperti kepala bidang ikut menggunakan tabung gas 3 kilogram untuk kebutuhannya.
“Ada ASN, termasuk pejabat, yang memakai elpiji 3 kilogram. Bahkan digunakan di perkantoran. Ini jelas tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Padahal, menurutnya, setiap instansi pemerintah telah difasilitasi dengan tabung gas non-subsidi jenis Bright Gas berwarna pink. Namun fasilitas tersebut justru diabaikan.
“Sudah disediakan Bright Gas di kantor-kantor, tapi masih memilih yang subsidi. Ini pelanggaran karena mengambil hak masyarakat kecil,” tegas Abu Bakri.
Di tengah temuan tersebut, hasil pemantauan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Antrean panjang yang sebelumnya kerap terjadi di sejumlah pangkalan kini mulai mereda.
Salah satu pangkalan di Watuliu yang biasanya dipadati pembeli, terlihat lengang. Setelah dilakukan pembongkaran di beberapa titik, lonjakan pembeli berhasil ditekan. “Di Watuliu biasanya ramai, tapi sekarang sudah sepi. Dari tadi, penjualan juga masih normal, belum sampai 10 tabung terjual,” ungkapnya.
Dinas Perdagangan menilai, persepsi kelangkaan lebih banyak dipicu oleh pola konsumsi berlebihan dan penyalahgunaan distribusi, bukan karena kekurangan pasokan. Kondisi ini menjadi peringatan serius agar pengawasan terhadap penggunaan elpiji subsidi diperketat, terutama di lingkungan ASN dan perkantoran.
