BEIJING – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Indonesia saat ini kerap dibandingkan dengan program serupa di berbagai negara, termasuk China. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Jika Indonesia menerapkan MBG secara nasional dengan sasaran pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, China justru memfokuskan program makan bergizinya pada siswa yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah miskin.
Program tersebut dikenal dengan nama Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students (NIPRCES) atau Program Peningkatan Gizi bagi Siswa Pendidikan Wajib di Pedesaan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan China (Ministry of Education of the People’s Republic of China), program ini diluncurkan pada November 2011 sebagai upaya pemerintah meningkatkan status gizi siswa di wilayah pedesaan yang selama bertahun-tahun menghadapi masalah kekurangan asupan nutrisi.
Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah China tidak langsung menerapkan program tersebut secara nasional. Sebaliknya, sasaran program difokuskan padakabupaten-kabupaten miskin dan daerah pedesaan yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah serta akses terbatas terhadap pangan bergizi.
Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Public Health Nutrition terbitan Cambridge University Press, pendekatan tersebut dipilih agar anggaran negara dapat difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan sehingga dampak program menjadi lebih efektif.
Sasaran utama program adalah siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berada dalam jenjang pendidikan wajib. Mereka memperoleh makanan bergizi secara gratis selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Public Health menyebutkan bahwa program ini terus diperluas dari tahun ke tahun. Hingga 2020 silam, program telah menjangkau lebih dari 40 juta siswa yang tersebar di 1.762 kabupaten pada 29 provinsi di China.
Meski cakupannya semakin luas, fokus utama program tetap berada pada wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
Tiga Model Pelayanan
Dalam pelaksanaannya, pemerintah China menerapkan tiga model pelayanan makanan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan kajian yang dipublikasikan dalam Public Health Nutrition, model pertama adalah school feeding atau penyediaan makanan langsung di sekolah.
Pada skema ini, sekolah memiliki dapur dan kantin sendiri yang digunakan untuk memasak makanan bagi siswa setiap hari.
Menu yang disajikan umumnya terdiri atas nasi, sayuran, telur, daging, ikan, susu, dan buah-buahan yang telah disesuaikan dengan standar gizi nasional.
Pada masa awal program, sekitar 64 persen siswa penerima manfaat memperoleh makanan melalui model ini.
Model kedua adalah food package atau paket makanan. Sistem ini diterapkan di sekolah yang belum memiliki fasilitas dapur memadai. Paket makanan yang diberikan dapat berupa susu, telur, buah, roti, maupun produk pangan bergizi lainnya. Sekitar 32 persen siswa penerima manfaat menerima bantuan melalui model tersebut.
Sementara model ketiga adalah family feeding, yang diterapkan di wilayah sangat terpencil. Dalam sistem ini, keluarga atau komunitas setempat dapat dilibatkan untuk menyediakan makanan bagi siswa dengan tetap mengikuti standar dan pengawasan pemerintah. Proporsi penerima manfaat melalui model ini tercatat sekitar 4 persen.
Mirip SPPG, tetapi Berbasis di Sekolah
Jika Indonesia menggunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur produksi yang melayani sejumlah sekolah dalam satu wilayah, China lebih banyak mengembangkan dapur dan kantin langsung di sekolah-sekolah penerima program.
Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Public Health, pemerintah China menginvestasikan dana sekitar 30 miliar yuan untuk membangun dan merehabilitasi dapur serta kantin sekolah di wilayah pedesaan. Langkah tersebut dilakukan agar makanan yang diterima siswa dapat dimasak langsung di sekolah dengan standar keamanan pangan yang lebih baik.
Dengan model tersebut, fungsi yang di Indonesia dijalankan oleh SPPG pada umumnya dilakukan langsung oleh sekolah melalui dapur dan kantin yang telah memenuhi standar operasional.
Pengawasan Ketat
Keberhasilan program makan bergizi di China juga didukung sistem pengawasan yang ketat. Berdasarkan publikasi Public Health Nutrition, sedikitnya 15 kementerian dan lembaga pemerintah terlibat dalam pengawasan program, mulai dari penggunaan anggaran, kualitas bahan pangan, keamanan makanan, hingga evaluasi kondisi kesehatan siswa penerima manfaat.
Pemerintah daerah diwajibkan melakukan inspeksi berkala terhadap fasilitas dapur sekolah, proses pengolahan makanan, serta kualitas menu yang disajikan kepada siswa. Di sejumlah daerah, sistem pelaporan digital juga digunakan untuk memantau pelaksanaan program secara lebih transparan.
Berbagai penelitian menunjukkan program tersebut berhasil meningkatkan kualitas asupan gizi siswa, mengurangi masalah kekurangan gizi, memperbaiki pertumbuhan fisik anak, serta meningkatkan kehadiran dan konsentrasi belajar di sekolah.
Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan MBG sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak masa kehamilan hingga usia sekolah, China memilih pendekatan yang lebih terfokus dengan memprioritaskan siswa di wilayah pedesaan dan daerah miskin sebagai kelompok penerima manfaat utama.
Strategi tersebut dinilai membantu pemerintah mengarahkan sumber daya secara lebih tepat kepada kelompok yang paling membutuhkan.(*)
