SIARANPUBLIK.COM-Sebuah dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat mengungkap rencana pemberian akses lintas udara yang lebih longgar bagi pesawat militer AS di wilayah Indonesia. Skema ini memungkinkan pesawat AS tidak lagi mengajukan izin setiap kali melintas, melainkan cukup memberikan notifikasi kepada pihak Indonesia.
Rencana tersebut mencuat setelah pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Februari 2026. Dalam pertemuan itu, disebutkan adanya persetujuan awal terhadap mekanisme “blanket overflight” atau izin lintas udara menyeluruh.
Laporan The Sunday Guardian mengungkapkan, Dokumen berjudul “Operationalizing U.S. Overflight” yang dikirimkan kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari menjelaskan perubahan mendasar dalam sistem perizinan. Jika sebelumnya setiap penerbangan harus melalui proses persetujuan, skema baru ini menggantinya dengan sistem notifikasi.
Dalam mekanisme tersebut, pesawat militer AS dapat langsung melintasi wilayah udara Indonesia setelah memberikan pemberitahuan. Akses ini bahkan dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga ada pemberitahuan penghentian dari pihak AS.
Selain itu, dokumen tersebut juga mengatur koordinasi antara kedua negara, termasuk jalur komunikasi langsung antara Angkatan Udara Pasifik AS dan pusat operasi udara Indonesia, serta koordinasi diplomatik dan militer lainnya.
Menurut isi dokumen, kedua negara telah mencapai kesepakatan atas rancangan pengaturan ini. Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada 15 April di Washington untuk menandatangani perjanjian tersebut.
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia maupun Amerika Serikat terkait isi dokumen tersebut.
Jika terealisasi, kebijakan ini akan secara signifikan mempercepat mobilitas militer AS di kawasan Indo-Pasifik. Posisi strategis Indonesia yang berada di jalur penting antara Samudra Pasifik dan Hindia menjadikan wilayah udaranya krusial bagi operasi militer dan respons cepat.
Namun, perubahan dari sistem izin ke notifikasi ini juga dinilai berpotensi menimbulkan dampak geopolitik. Kemudahan akses bagi militer AS dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara, terutama di tengah meningkatnya persaingan antar kekuatan besar di kawasan.
Meski belum diumumkan secara resmi, rangkaian perkembangan dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan ini telah memasuki tahap akhir dan berpeluang segera diformalkan.
