Kolaka Utara, Siaran Publik — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kolaka Utara meminta pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp161 miliar lebih.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Buhari, menegaskan bahwa APBD memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan anggaran harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran.
“Penurunan TKD ini menjadi alarm bahi daerah agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana pusat,” ujar Buhari.
Fraksi Demokrat mendorong agar KUA-PPAS 2026 lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD, termasuk pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap maksimal.
Selain itu, Demokrat mendorong realisasi program Rp250 juta per desa, peningkatan gaji imam masjid, dan pemerataan pupuk bersubsidi bagi petani melalui penuntasan data e-RDKK.
Menanggapi hal itu, Bupati Kolut Nur Rahman Umar, menyatakan penurunan TKD harus dijadikan momentum untuk memperkuat inovasi pendapatan daerah dan mengoptimalkan aset yang belum produktif.
Pemerintah daerah, kata Bupati, telah mengarahkan program dalam KUA-PPAS 2026 agar selaras dengan visi “Kolaka Utara sebagai Daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.” Ia menegaskan, seluruh kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Pemerintah juga berkomitmen mendukung peningkatan layanan pupuk bersubsidi dengan memastikan penyalurannya tepat sasaran guna menunjang kesejahteraan petani. (rus)
