Kolaka Utara, Siaran Publik — Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Kolaka Utara menyoroti dua persoalan penting dalam pelayanan kesehatan daerah, yakni belum jelasnya status 16 tenaga honorer di RSUD Djafar Harun Lasusua dan keluhan masyarakat terhadap biaya rujukan ambulans yang dinilai memberatkan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Maksum Ramli, menyampaikan bahwa para tenaga kesehatan (nakes) honorer tersebut hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Mereka masih menunggu tindak lanjut dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka Utara yang dikabarkan tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“BKPSDM harus terus memperjuangkan nasib 16 tenaga honorer nakes RSUD Djafar Harun agar status mereka jelas dan haknya terpenuhi,” tegas Maksum dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Utara.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti biaya rujukan ambulans RSUD Djafar Harun yang dinilai tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Biaya ambulans seharusnya disesuaikan dengan kemampuan warga. Pemerintah harus hadir memberikan solusi karena banyak masyarakat kesulitan menanggung biaya tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut melalui komunikasi intens dengan pemerintah pusat.
“Soal 16 tenaga honorer nakes, BKPSDM akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses pengangkatan dapat berjalan sesuai regulasi dan formasi yang tersedia, sehingga hak mereka dapat terpenuhi,” jelas Bupati.
Sementara itu, terkait keluhan biaya ambulans, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan meninjau kembali kebijakan tersebut agar layanan kesehatan dapat diakses secara lebih terjangkau oleh masyarakat.
“Kami menerima masukan ini secara terbuka dan akan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan di Kolaka Utara,” ujarnya. (rus)
