KOLAKA UTARA

Kolaka Utara Dalam Tekanan: IPM Rendah, Kemiskinan dan Ketimpangan Tinggi

70
×

Kolaka Utara Dalam Tekanan: IPM Rendah, Kemiskinan dan Ketimpangan Tinggi

Sebarkan artikel ini

KOLAKA UTARA, SIARAN PUBLIK – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Islamic Center Masjid Agung Bahrun Rasyad Wal Ittihad, Kecamatan Lasusua, pada Sabtu (2/8/2025). Giat tersebut sebagai langkah awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Kegiatan yang berlangsung ini membuka secara gamblang berbagai tekanan dan tantangan besar yang dihadapi daerah, mulai dari kualitas sumber daya manusia yang masih rendah hingga ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.

Bupati Kolut, H. Nur Rahman Umar, dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan. “Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, berdaya saing dan religius,” ujarnya.

Meski demikian, dokumen RPJMD yang dipaparkan dalam forum ini mengungkapkan potret tantangan berat pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kolaka Utara hanya berkisar di angka 2–4 persen per tahun, jauh dari cukup untuk mendorong percepatan pembangunan. Tingkat kemiskinan pun masih tinggi, bertahan di atas angka 13 persen dan melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.

Tak hanya itu, struktur ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat fluktuatif, dengan 67,59 persen pekerja berada di sektor informal berdasarkan data tahun 2023. Sementara itu, ketimpangan pendapatan kian menganga, tercermin dari Indeks Gini sebesar 0,364 pada 2024, tertinggi kelima di Provinsi Sultra.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kolut pun belum menggembirakan. Kabupaten ini hanya menempati posisi ke-7 dari 17 kabupaten/kota di Sultra, mengindikasikan masih rendahnya capaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Ditambah lagi, pelayanan publik juga belum optimal dengan nilai indeks hanya 2,74 (kategori cukup), sementara Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menempatkan Kolut dalam kategori “rentan” dari sisi tata kelola dan potensi korupsi.

Tak kalah mengkhawatirkan, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kolut juga tergolong tinggi akibat penurunan kualitas tutupan lahan, yang memperbesar kerentanan terhadap bencana ekologis.

Pemda Optimis Hadapi Tekanan

Meski menghadapi tekanan besar, pemerintah daerah tetap optimistis. Visi besar RPJMD 2025–2029 yang diusung yakni “Kolaka Utara Madani, Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

Visi ini dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan, termasuk peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur merata dan berkualitas, hingga pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

RPJMD juga merumuskan 7 tujuan, 25 sasaran, dan 33 program prioritas pembangunan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Program ini dirancang tidak hanya untuk menjawab persoalan fisik dan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan spiritual masyarakat.

“Strategi pembangunan kita tidak hanya berbasis infrastruktur, tetapi juga pada nilai-nilai agama sebagai fondasi etika dan moral kehidupan masyarakat serta pemerintahan,” tegas Bupati.

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam pembangunan. “Kolut adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan bangun dengan semangat kebersamaan dan kerja ikhlas, demi masa depan yang lebih cerah dan adil bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.(rus)