Kolaka Utara, Siaran Publik – Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, memberikan peringatan tegas kepada para pimpinan perangkat daerah dan pejabat teknis agar tidak bersikap manja, mudah mengeluh, atau berlindung di balik nama bupati setiap kali menghadapi persoalan dalam pelaksanaan tugas.
Dalam arahannya, Bupati menyoroti masih adanya pejabat yang mengaku bertanggung jawab penuh atas tugasnya, namun pada praktiknya justru mudah mengaitkan setiap masalah dengan pimpinan daerah.
“Sedikit-sedikit persoalan dihubungkan dengan bupati atau pimpinan. Namanya pimpinan jangan cengeng, manja, dan tidak bertanggung jawab pada diri sendiri,” tegas Nur Rahman Umar.
Menurutnya, jika setiap persoalan selalu dikaitkan dengan bupati, maka seolah-olah tidak ada pekerjaan di Kabupaten Kolaka Utara yang berjalan tanpa campur tangan kepala daerah. Padahal, banyak persoalan teknis yang seharusnya diselesaikan oleh pejabat terkait.
“Apakah secara teknis semua juga harus diseret agar bupati ikut bertanggung jawab? Itu ciri pimpinan yang tidak bertanggung jawab dan tidak percaya pada dirinya sendiri,” ujarnya.
Jangan Kejar Jabatan Jika Tak Siap Bertanggung Jawab
Bupati juga mengingatkan agar pejabat tidak hanya mengejar jabatan tanpa memperhitungkan kemampuan diri dalam menjalankan tanggung jawab.
“Jangan hanya punya semangat besar mengejar jabatan lalu lupa diri. Mampukah kita bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi kita? Tanggung jawab itu luas,” katanya.
Ia menyoroti masih adanya pejabat yang merasa aman hanya karena berlindung di balik pimpinan, bahkan menjadikan nama bupati sebagai tameng.
“Selalu berlindung pada: ‘Ini perintah bupati, ini perintah pimpinan.’ Pernahkah Anda mengerjakan sesuatu yang bukan perintah pimpinan? Jika bukan perintah pimpinan, itu pelanggaran,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa pejabat harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri ketika berurusan dengan proses hukum.
“Jangan lagi menyandarkan diri pada bupati atau wakil bupati. Memangnya bupati bisa memberi keselamatan kalau Anda melanggar hukum?” tegasnya.
Ia menambahkan, pelanggaran hukum tidak dapat dihapus hanya dengan mengatasnamakan pimpinan.
Ungkap Pengalaman Dipanggil BPK, Kejaksaan, hingga KPK
Bupati juga berbagi pengalaman ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas. Ia mengaku pernah beberapa kali dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya dipanggil berkali-kali, termasuk dua kali oleh KPK. Tapi tidak pernah sekalipun saya menyebut nama pimpinan untuk melibatkan beliau. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya lakukan,” ungkapnya.
Ia menuturkan bagaimana pemeriksa bahkan sempat membujuknya agar menyeret nama pimpinan.
“Saya dibujuk dengan berbagai cara, tapi saya bilang tidak. Semua yang dilakukan adalah teknis, dan itu tanggung jawab saya.”
Peringatan bagi Pejabat yang Ingin Lepas Tangan
Bupati juga menyoroti pejabat yang ingin menikmati jabatan namun enggan menanggung risikonya.
“Jangan hanya enaknya diterima lalu ketika ada masalah lepas tangan. Untuk teman-teman yang punya niat seperti itu, saya sarankan jangan. Lakukan asesmen diri,” katanya.
Menurutnya, kemampuan memimpin tidak hanya soal akademis, tetapi juga karakter dan integritas.
“Dalam memimpin dibutuhkan karakter yang kuat, dan semuanya bermuara pada tanggung jawab. Ingat, bupati dan wakil tidak bisa melindungi orang yang bermasalah dengan hukum,” tegasnya.(rus)
