KENDARI – Ribuan masyarakat dan mahasiswa memadati halaman Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (1/9/2025). Mereka mendesak pemangkasan tunjangan anggota dewan hingga 50 persen, menolak kenaikan gaji DPR RI, serta menuntut pengusutan kasus kematian pengemudi ojek online, almarhum Affan Kurniawan.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WITA sempat memanas ketika massa berusaha menerobos masuk ke area gedung. Saling dorong dengan aparat tidak terelakkan, bahkan sejumlah kaca gedung DPRD pecah akibat lemparan benda keras. Situasi akhirnya dapat diredam setelah aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP melakukan pengamanan ketat.
Dalam tuntutannya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI, memotong tunjangan anggota dewan 50 persen, mengusut tuntas kematian ojol, Affan Kurniawan, reformasi Polri, hingga desakan percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
Isu pajak menjadi sorotan tajam dalam orasi massa. Mereka menilai gaya hidup mewah wakil rakyat tidak lain dibiayai dari keringat masyarakat.
Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, yang menemui massa berjanji menindaklanjuti tuntutan tersebut. “DPRD Sultra akan meneruskan rekomendasi ini kepada Presiden RI dan DPR RI, termasuk soal penurunan pajak, reformasi Polri, serta perbaikan kinerja DPR itu sendiri,” ujar Tariala.
Aksi demonstrasi ini membuat arus lalu lintas di sekitar kawasan DPRD Sultra tersendat, sejumlah pertokoan memilih tutup, dan aktivitas perkantoran lumpuh sementara. Hingga sore hari, kondisi berangsur kondusif meski aparat keamanan tetap berjaga.
Bagi massa aksi, demonstrasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap elite politik yang dianggap sibuk mengurus kepentingan pribadi. Sementara itu, rakyat terus dihimpit biaya hidup yang makin berat, pajak yang mencekik, dan kesenjangan sosial yang kian melebar.(js/sp)
