KOLAKA UTARA, SIARAN PUBLIK – Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, menegaskan bahwa efisiensi menjadi langkah prioritas dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPKU-PPAS) APBD 2025. Hal ini menyusul adanya penarikan anggaran fisik sekitar Rp48 miliar oleh Pemerintah Pusat.
“Sejumlah kegiatan harus direvisi. Efisiensi minimal 50 persen atau sekitar Rp30 miliar akan diambil dari pos perjalanan dinas, pengadaan, dan belanja eksekutif,” tegas Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kolut saat menyerahkan rancangan RPKU-PPAS APBD 2025 ke dewan Kolut beberapa hari lalu.
Bupati juga menjelaskan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,27 triliun atau naik Rp114,4 miliar (10 persen). Belanja daerah mencapai Rp1,061 triliun atau naik Rp92,5 miliar (10,8 persen), sementara penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp3,98 miliar, naik Rp19,85 miliar (58 persen).
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, itu juga dihadiri Wakil Bupati H. Jumarding, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta enam fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan umumnya.
Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kolaka Utara
Fraksi Demokrat menekankan agar perubahan APBD menjawab persoalan masyarakat, terutama kelangkaan pupuk subsidi, kebutuhan bibit kakao, bibit perikanan, dan program ekonomi kerakyatan.
Fraksi Gerindra meminta agar instansi mengedepankan kepentingan masyarakat, meningkatkan PAD tanpa membebani warga, memastikan program tepat waktu, serta memperkuat infrastruktur penopang ekonomi.
Fraksi PDI Perjuangan menilai dokumen APBD Perubahan 2025 penting sebagai pedoman fiskal. Mereka mendorong optimalisasi PAD lewat intensifikasi pajak, pembenahan BUMD, efisiensi belanja yang berorientasi outcome, dan pemenuhan mandatory spending di sektor pendidikan serta kesehatan.
Fraksi Nasdem berharap APBD Perubahan benar-benar berpihak pada ekonomi kerakyatan, menjaga daya beli, dan memperluas lapangan kerja nyata. Selain itu, mereka meminta evaluasi program Koperasi Merah Putih, pemberantasan judi online, serta penguatan UMKM.
Fraksi PKB menekankan pentingnya stabilitas tata kelola pemerintahan, kebijakan mutasi pegawai dan guru, serta prioritas pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mereka juga mendorong percepatan proyek infrastruktur agar bisa dilelang lebih awal di tahun 2026.
Fraksi Karya Bintang Pembangunan menyoroti anjloknya kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD dari 14,09 persen (2023) menjadi hanya 0,33 persen (2025). Fraksi ini meminta pemerintah serius menggali potensi tambang dan memperhatikan infrastruktur desa serta normalisasi sungai yang mengancam pemukiman warga.(rus)
