Siaran Publik- DPRD Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi memberikan catatan strategis, mulai dari komposisi belanja, optimalisasi pendapatan, hingga keberpihakan program kepada masyarakat.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui investasi, infrastruktur, serta pemberdayaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan–perikanan, dan pariwisata. Fraksi ini menyoroti tingginya belanja operasional yang mencapai Rp421 miliar, jauh lebih besar dibanding belanja modal sekitar Rp76 miliar.
Pemerintah diminta memastikan belanja modal digunakan untuk sektor prioritas, sekaligus memaksimalkan anggaran secara tepat sasaran. Demokrat juga menekankan efisiensi tanpa mengurangi layanan publik, optimalisasi BUMD, serta penyusunan APBD yang tertib dan berbasis kinerja.
Fraksi NasDem meminta agar pembahasan APBD 2026 benar-benar fokus pada program yang menyentuh masyarakat menengah ke bawah. Tim optimalisasi PAD diminta menggali sumber pendapatan daerah secara maksimal. NasDem juga meminta Bupati menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sejak awal berdirinya Kolaka Utara.
Fraksi PKB menyoroti pentingnya keberpihakan APBD terhadap masyarakat kecil, pemerataan pembangunan, serta pelayanan dasar yang memadai pada seluruh OPD. PKB meminta APBD terintegrasi dengan RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS, serta mengedepankan transparansi anggaran.
Mereka juga menyoroti persoalan drainase dan banjir di Lasusua, revitalisasi Pasar Lacaria, dan peningkatan kapasitas SDM desa. Dalam aspek PAD, PKB mengapresiasi peningkatan yang ada namun mendorong inovasi sektor pertanian, perikanan, UMKM, optimalisasi aset, dan peningkatan kemampuan aparatur pajak.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya selektivitas program agar APBD 2026 berdampak langsung bagi masyarakat. Fraksi meminta penjelasan terkait wacana perampingan OPD sebagai langkah efisiensi akibat defisit anggaran.
Gerindra juga menyoroti pelayanan RSUD Djafar Harun, khususnya antrean pengambilan obat, serta meminta solusi penertiban hewan ternak yang berkeliaran. Bantuan sapi diminta diberikan kepada warga yang memiliki lahan agar terkelola lebih baik.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan berdasarkan dokumen RAPBD 2026 dengan pendapatan Rp887,2 miliar, di mana ketergantungan pada transfer mencapai sekitar 90 persen. Fraksi meminta optimalisasi PAD, penguatan pengelolaan kekayaan daerah, serta digitalisasi pengelolaan pendapatan.
Pada belanja daerah sebesar Rp892,2 miliar yang mengalami defisit Rp5 miliar, fraksi menyoroti belanja pegawai yang mencapai 47 persen dan meminta pengendalian proporsional. Belanja modal sebesar Rp76,3 miliar diminta tepat sasaran, sementara dana transfer ke desa harus dikelola transparan dan berorientasi pembangunan.
Fraksi juga menekankan bahwa SILPA tidak boleh mencerminkan lemahnya serapan anggaran dan meminta evaluasi SKPD yang serapannya rendah.
Fraksi Karya Bintang Pembangunan meminta pemerintah menjadikan Kota Lasusua sebagai prioritas, mengingat posisinya sebagai etalase Kolaka Utara. Drainase, lampu lalu lintas, dan penertiban sapi berkeliaran menjadi perhatian utama. Selain itu, fraksi menyoroti kebutuhan pembangunan jalan usaha tani dan irigasi sawah untuk mendukung program Hasta Cita pemerintah pusat.
Pada akhir penyampaian, Fraksi Demokrat menyatakan menerima rancangan Perda APBD 2026 dan menyetujui pembahasannya ke tingkat selanjutnya. Seluruh fraksi berharap APBD 2026 benar-benar memperbaiki kondisi fiskal daerah, memperkuat layanan publik, serta berdampak nyata bagi masyarakat Kolaka Utara.(rus)
