SOROTAN publik terhadap anggaran pejabat daerah kembali mencuat setelah muncul alokasi dana Rp548 juta untuk kebutuhan kesehatan dan tata rias Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam APBD 2026. Namun, anggaran tersebut dipastikan belum digunakan sama sekali.
Dana yang menjadi perhatian publik itu terdiri dari Rp48 juta untuk kebutuhan tata rias serta Rp500 juta yang dialokasikan bagi medical check-up dan perawatan kesehatan gubernur. Meski telah tersedia dalam dokumen anggaran daerah, seluruh dana tersebut masih tersimpan utuh di kas pemerintah daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menjelaskan bahwa anggaran tersebut hanya disiapkan sebagai langkah antisipasi kebutuhan protokoler kepala daerah.
“Anggaran kesehatan dan tata rias Gubernur bersifat antisipatif dan hingga saat ini belum terpakai sepeser pun,” ujar Ahmad Purbaya sebagaimana dilansir dari kieraha.com.
Sikap Sherly dinilai sejalan dengan kebijakannya sejak menjabat sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Sebelumnya, ia juga sempat menjadi perhatian publik usai memangkas usulan anggaran Rp1,7 miliar dari Dinas PUPR yang diperuntukkan bagi identifikasi jalan rusak.
Sebagai gantinya, Sherly memilih memanfaatkan layanan digital “Lapor Gub” untuk menerima laporan langsung dari masyarakat tanpa tambahan biaya besar dari APBD.
Keputusan untuk tidak menggunakan anggaran fasilitas pribadi tersebut dinilai menjadi sinyal efisiensi di tengah tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran.
Meski secara aturan anggaran itu diperbolehkan, Sherly tampak memilih mengutamakan kebutuhan publik dibanding penggunaan fasilitas pribadi yang bersumber dari APBD.
