Kendari, SiaranPublik.com – Keterbatasan akses permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah perdesaan dan pesisir. Kondisi tersebut kerap menghambat pengembangan usaha serta menurunkan daya saing UMKM di daerah.
Menjawab persoalan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) memperkuat sinergi guna membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemda Kolut dan Tim OJK Sulawesi Tenggara di Kendari, Rabu (28/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Tim OJK Sultra bertemu langsung dengan Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar, yang didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kolut, Buhari. Turut hadir Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kolaka Utara, Ihwan.
Pembahasan difokuskan pada penguatan ekosistem keuangan daerah yang mampu menjawab kebutuhan permodalan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha di kawasan perdesaan dan pesisir. Penguatan ekosistem ini dinilai penting guna memastikan pertumbuhan UMKM berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Bupati Kolaka Utara, Nurr Rahman Umar, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. “Penguatan TPAKD merupakan langkah strategis untuk mendorong UMKM agar lebih maju dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Menurutnya, keberlanjutan UMKM sangat bergantung pada kemudahan akses modal kerja yang tepat, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas skala usaha, serta naik kelas. Dengan perencanaan permodalan yang matang, UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, OJK menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pemanfaatan pembiayaan melalui sektor perbankan yang dapat bersinergi langsung dengan pelaku UMKM di Kolaka Utara. Skema pembiayaan tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi masyarakat.
Selain perbankan, dukungan dari industri jasa keuangan lainnya juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam pengembangan UMKM melalui penyediaan layanan keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha di daerah.
