KOLAKA UTARA, SIARANPUBLIK.COM- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kolaka Utara pada triwulan I 2026 baru mencapai 12 persen, mencerminkan masih lambatnya penyerapan belanja, terutama pada komponen belanja modal yang baru terealisasi 0,60 persen.
Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menunjukkan, kinerja belanja daerah masih tertahan di awal tahun anggaran. Belanja operasi tercatat sebesar 15,97 persen, sementara belanja tak terduga dan transfer daerah belum mencatatkan realisasi.
Di sisi pendapatan, realisasi mencapai 14,90 persen dengan kontribusi PAD yang relatif kuat di level 29,35 persen. Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum diimbangi optimalisasi belanja, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Rendahnya serapan belanja, khususnya belanja modal berpotensi menahan laju aktivitas sektor riil di daerah. Olehnya itu, hal ini menjadi perhatian serius Pemda Kolut agar segera dibenahi.
Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Muhammad Idrus, mengatakan evaluasi triwulan ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi hambatan implementasi anggaran di tiap perangkat daerah.
“Kinerja anggaran harus bergerak sesuai target, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi belanja,” ujar Idrus menekankan dalam rapat evaluasi, Rabu (15/4/2026).
Pemerintah daerah, lanjutnya, mendorong percepatan realisasi melalui akselerasi pengadaan barang dan jasa, percepatan eksekusi program, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna meminimalkan kendala administratif.
Selain itu, kepatuhan terhadap petunjuk teknis dalam pengelolaan dana transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), DID, dan bantuan keuangan provinsi menjadi perhatian untuk menghindari potensi sanksi yang bisa mengganggu keuangan daerah.
Pemda menargetkan perbaikan signifikan pada triwulan II agar pola penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun dan tidak terkonsentrasi pada akhir periode, yang berisiko menurunkan kualitas belanja.
“Saya meminta para kepala perangkat daerah, camat, dan hingga Kabag selaku pengguna anggaran untuk segera mengambil langkah konkret,” tegasnya.
Dengan intervensi tersebut, Muhammad Idrus berharap belanja daerah dapat berjalan lebih optimal untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga momentum pembangunan di Kolaka Utara.
