KOLAKA UTARA, SIARANPUBLIK.COM- AKBP Ritman Todoan Agung Gultom menyoroti masih adanya dugaan penggunaan elpiji subsidi 3 kilogram oleh masyarakat mampu dan pelaku usaha besar di wilayahnya. Ia menegaskan, elpiji bersubsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi warga kurang mampu serta pelaku UMKM kecil.
Menurut Kapolres, selain penegakan hukum yang bersifat represif, pihaknya juga menekankan pentingnya kesadaran bersama agar subsidi tepat sasaran.
“LPG 3 kg merupakan hak masyarakat kurang mampu dan pelaku UMKM kecil,” ujarnya.
Di sisi lain, berdasarkan hasil penyelidikan awal dari fungsi intelijen jajarannya, diperoleh informasi dari para pemilik pangkalan bahwa kelangkaan yang terjadi saat ini disebabkan oleh gangguan distribusi dari hulu. Pengiriman dari depot di Kabupaten Kolaka disebut mengalami keterlambatan.
Distribusi normal yang biasanya dilakukan setiap 3 hingga 4 hari sekali kini terganggu. Sejumlah pangkalan dilaporkan sudah hampir satu minggu belum menerima pasokan dari depot. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kolaka Utara, tetapi juga berdampak di wilayah Kolaka dan Kendari.
Kapolres menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bersama jajaran Polsek untuk turun langsung ke lapangan guna mengawasi alur distribusi LPG, mulai dari agen hingga pangkalan.
“Fokus kami memantau alur distribusi, mulai dari agen hingga ke pangkalan, untuk memastikan tidak ada hambatan yang merugikan masyarakat,” kata Kapolres.
Polres Kolaka Utara juga memberikan peringatan keras kepada oknum distributor maupun pengecer yang diduga memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga di atas HET atau melakukan penimbunan. (rus)
