KOLAKA UTARA, SIARANPUBLIK.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Muhammad Idrus, mengingatkan agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan tanpa arah yang jelas. Ia menegaskan, setiap program yang diusulkan harus realistis, terukur, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tingkat kecamatan yang dipusatkan di Kecamatan Pakue, Februari 2026. Forum tersebut menggabungkan tiga kecamatan yakni Pakue Utara, Pakue Tengah, dan Pakue.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Sekda menyoroti pentingnya sinkronisasi usulan antarwilayah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pengajuan kegiatan yang berulang setiap tahun tanpa kejelasan realisasi.
“Musrenbang ini bukan hanya seremonial. Forum ini harus menghasilkan perencanaan yang realistis dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Idrus.
Ia mengingatkan, usulan yang diajukan kecamatan harus berbasis kebutuhan riil warga, bukan sekadar daftar keinginan. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas, terutama pada sektor pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sekda juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel agar setiap program yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Ia berharap proses diskusi dalam Musrenbang berjalan konstruktif dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan wilayah tertentu.
Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di lima titik untuk menjangkau 15 kecamatan di Kolaka Utara dalam tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyaring dan menyelaraskan seluruh aspirasi tersebut menjadi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.(rus)
