KOLAKA UTARA, SIARAN PUBLIK – Serapan pupuk subsidi di Kabupaten Kolaka Utara masih sangat rendah. Hingga Agustus 2025, serapan pupuk subsidi jenis NPK Pelangi khusus kakao baru mencapai 13 persen dari total kuota 8.752 ton yang disiapkan.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Kolaka Utara menyebut salah satu penyebab utamanya adalah kesulitan petani untuk menebus pupuk karena keterbatasan dana.
Kepala Distanhorti Kolaka Utara, Nusbah Nuhung, mengatakan rendahnya serapan pupuk subsidi sudah berlangsung sejak lama. Meski pupuk tersedia di kios resmi, banyak petani tidak menebusnya.
“Letak masalahnya ada pada petani. Pupuk sudah tersedia di kios, tapi mereka tidak mau menebusnya. Padahal pupuk ini bukan gratis, distributor dan kios beroperasi secara bisnis,” jelas Nusbah, Rabu (1/10/2025).
Sebagai langkah tindak lanjut, Distanhorti memerintahkan penyuluh dan pendamping pertanian untuk turun ke kelompok tani, memberikan edukasi dan motivasi agar petani mau menebus pupuk subsidi. Meski begitu, Nusbah mengakui pihaknya tidak bisa memaksa petani membeli pupuk jika memang tidak memiliki uang.
Senada dengan itu, Pengawas Alsintan Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Distanhorti, Hasriani, menyebut rendahnya serapan hanya terjadi pada pupuk NPK Pelangi khusus kakao. Sementara pupuk urea dan NPK untuk tanaman pangan serapannya sudah di atas 50 persen.
“Permasalahan ini hanya terjadi pada pupuk subsidi untuk tanaman kakao. Untuk pupuk subsidi tanaman pangan, serapannya tidak mengalami kendala berarti,” terang Hasriani.
Ia menambahkan, faktor ekonomi menjadi kendala utama. Banyak petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak mampu menebus seluruh jatah pupuknya.
“Misalnya, seorang petani mendapat jatah 10 sak pupuk subsidi, namun hanya mampu membeli 3 sak. Sisanya tidak terbeli, ini yang membuat serapan pupuk rendah,” jelasnya.
Agar serapan pupuk meningkat, Distanhorti menginstruksikan penyuluh pertanian di 15 kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Data petani yang tidak berminat menebus pupuk akan diserahkan ke desa untuk dilakukan pendekatan langsung.
Langkah ini mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Kolaka Utara, Maskuri. Menurutnya, pelibatan pemerintah desa dapat membantu mengatasi persoalan rendahnya serapan pupuk subsidi.
“Dengan begitu, kami bisa mengontrol dan menyampaikan langsung kepada warga. Jika ada petani yang tidak ingin menebus pupuknya, jatahnya bisa dialihkan ke keluarga atau petani lain yang membutuhkan,” ujar Maskuri.
“Intinya, mari kita libatkan semua pihak agar pupuk subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh yang membutuhkan,” pungkasnya.(rus)
