KOLAKA UTARA, SIARAN PUBLIK- Peruntukan Kendaraan Dinas (Randis) baik roda dua dan empat untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur negara kerap kali disalahgunakan oknum untuk menunjang kepentingan pribadinya. Tidak ayal, keberadaannya pun kerap dipertanyakan dan disorot publik.
Wakil Bupati Kolut, H. Jumarding yang ditanya soal itu mengatakan jika hal tersebut bakal segera ditindaklanjuti. Bahkan, dirinya mengungkapkan jika telah menyampaikan dan memperingatkan hal itu secara langsung saat apel bulan lalu.
“Apel bulan lalu sudah saya sampaikan dan memberi kesempatan mengverifikasi masing-masing kendaraannya. Saya sudah sampaikan bagian aset pagi tadi agar secepatnya dilakukan apel kendaraan,” bebernya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/7/2025).
H. Jumarding bilang, persoalan randis tersebut ia wanti-wanti sedari awal karena dugaan berbagai permasalahan ditemukan, mulai dari kerusakan berat, lokasi kendaraan yang tidak diketahui, hingga penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.
Yang lebih parah lagi, randis tersebut kerap kali lebih dominan digunakan oknum untuk kepentingan dan keperluan pribadi pengguna dan keluarganya ketimbang peruntukannya sendiri dalam menunjang tugas-tugasnya selaku aparatur.
“Kami harus memastikan semua aset daerah dikelola dengan baik dan sesuai aturan. Jika perlu ditarik ya ditarik saja,” tegasnya.
Tidak hanya itu sambung H. Jumarding, bagi aparatur yang juga memiliki lebih dari satu randis lantaran menjabat di tempat terpisah juga bakal ditarik. Sebagai contoh seorang kepala dinas defenifif misalnya, ia bisa memiliki dua randis pada instansi terpisah. “Harus tarik satu,” tegasnya.
Wabup juga menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kolut untuk ikut serta mengawasi penggunaan kendaraan dinas oleh ASN maupun pejabat daerah dan mengadukannya bila dijumpai digunakan bukan pada peruntukannya.(rus)
