Tokyo,SiaranPublik.com -Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengumumkan rencana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyelenggaraan pemilihan umum nasional pada 8 Februari mendatang. Keputusan tersebut disampaikan Takaichi dalam konferensi pers pada Senin, dan dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat mandat politik pemerintahannya.
Dilansir dari The Independent, Takaichi menyatakan DPR Jepang akan resmi dibubarkan pada Jumat pekan ini, membuka jalan bagi pemungutan suara yang melibatkan seluruh 465 kursi majelis rendah parlemen. Pemilu ini menjadi ujian elektoral pertama bagi Takaichi sejak ia dilantik sebagai perdana menteri wanita pertama Jepang pada Oktober lalu.
“Dalam pemilihan ini, saya mempertaruhkan masa depan politik saya sebagai perdana menteri. Saya ingin rakyat menilai secara langsung apakah mereka mempercayakan pengelolaan negara kepada saya,” ujar Takaichi.
Menurut laporan kantor berita Kyodo, apabila DPR dibubarkan sesuai rencana, masa kampanye resmi diperkirakan dimulai paling cepat 27 Januari atau 3 Februari.
Takaichi menyebut keputusan menggelar pemilu lebih awal sebagai langkah penting untuk menentukan arah kebijakan Jepang ke depan bersama rakyat. Ia juga meminta dukungan pemilih untuk program ekonominya, yang difokuskan pada pengendalian biaya hidup, peningkatan belanja negara, serta pemotongan pajak.
Dalam pernyataannya, Takaichi berjanji akan menangguhkan pajak konsumsi makanan sebesar delapan persen selama dua tahun. Ia menegaskan kebijakan belanja pemerintah yang direncanakannya akan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong belanja rumah tangga, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara.
Politikus nasionalis berusia 64 tahun itu memenangkan kursi kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) setelah pengunduran diri Shigeru Ishiba. Namun, ia baru berhasil membentuk pemerintahan setelah LDP menjalin koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin), partai sayap kanan yang lebih kecil namun berpengaruh.
Pemilu mendatang dipandang sebagai momentum krusial bagi pemerintahan Takaichi untuk mengonsolidasikan kekuasaan sekaligus memperoleh legitimasi publik yang lebih kuat.
