KOLAKA UTARA, SIARANPUBLIK.COM – Respons Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badalla, terhadap kritik Wakil Bupati Kolaka Utara melalui akun TikToknya @ridwanbadallah menuai sorotan. Cara merespons tersebut dinilai tidak mencerminkan kelas seorang pejabat publik dan berpotensi mencederai marwah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sorotan itu disampaikan salah satu Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara sekaligus Ketua DPD II Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kolaka Utara, Andi Baso Mappanggile, Rabu (11/2/2026), ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan seorang wakil bupati merupakan bagian dari komunikasi antarpenyelenggara pemerintahan yang lahir dari tanggung jawab jabatan.
“Kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi yang kuat, data yang terbuka, serta bahasa yang mencerdaskan. Sangat disayangkan ketika respons justru tampil dengan gaya yang terkesan seperti percakapan remaja, disertai diksi yang menyerempet ejekan dan jauh dari nuansa akademik,” ujar Andi Baso.
Menurutnya, pejabat publik tidak lagi berbicara atas nama pribadi, melainkan membawa nama institusi. Karena itu, setiap pernyataan di ruang digital tetap harus menjaga etika, substansi, dan wibawa jabatan.
Ia menilai bahasa yang terdengar ringan, emosional, dan kurang terukur bukan hanya mempertaruhkan citra personal, tetapi juga dapat menurunkan standar komunikasi birokrasi di mata publik. Apalagi, perdebatan tersebut terjadi di ruang terbuka yang mudah diakses masyarakat luas.
“Ruang digital bukan panggung adu sindiran. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula standar kebijaksanaan yang dituntut,” tegasnya.
Andi Baso menambahkan, jika kritik Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dianggap keliru, seharusnya dibalas secara elegan melalui pemaparan berbasis fakta. Penjelasan mengenai program yang telah berjalan, kendala yang dihadapi, serta langkah strategis ke depan dinilai jauh lebih substansial dibanding respons bernuansa sindiran.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan konten sesaat, tetapi penjelasan yang utuh dan mencerahkan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar birokrasi tidak terjebak dalam budaya sensasi demi meraih perhatian publik, sementara esensi persoalan justru terabaikan. Menurutnya, profesionalitas pejabat tidak hanya diukur dari capaian kerja, tetapi juga dari kualitas komunikasi publik yang ditampilkan.
Andi Baso menegaskan bahwa penyampaian kritik tersebut bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuasaan selalu berjalan berdampingan dengan etika. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun cara meresponsnya akan menentukan arah kepercayaan publik.
“Masyarakat lebih menghormati pemimpin yang argumentatif daripada yang reaktif, lebih percaya pada yang menjelaskan daripada yang menyindir,” pungkasnya.(rus)
