Kolaka Utara – Wakil Bupati Kolaka Utara (Kolut), H. Jumarding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah puskesmas di wilayah utara Kolaka Utara selama dua hari berturut-turut, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2025. Dalam sidaknya, ia menemukan berbagai persoalan serius, mulai dari fasilitas rusak hingga kualitas bangunan baru yang buruk.
Total tujuh puskesmas di enam kecamatan menjadi sasaran sidak, termasuk Puskesmas Pakue dan Puskesmas Latali. Di Puskesmas Pakue, Wabup menemukan tiga unit toilet pasien tidak berfungsi, termasuk toilet di ruang perawatan.
“Kepala Dinas Kesehatan mendapat perhatian khusus dari pimpinan,” ujar Jumarding saat menyoroti temuan tersebut.
Masalah lebih parah ditemukan di Puskesmas Latali. Meskipun bangunan tersebut baru diresmikan sekitar enam bulan lalu, kondisinya sudah mengalami banyak kerusakan. Ruang pelayanan sering tergenang air akibat rembesan air hujan. Selain itu, aliran pembuangan pada enam toilet di puskesmas tersebut macet.
Akibatnya, air akan menggenangi ruangan tersebut hingga beberapa diantaranya terpaksa tidak difungsikan. Jumarding meminta agar Dinas Kesehatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, Inspektorat, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menindaklanjuti temuan tersebut.
“Kalau dana pemeliharaan sudah dikucurkan tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, saya minta tanggung jawab pihak terkait gunakan dana pribadinya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan baik silahkan masalah ini didorong ke penegak hukum,” tegasnya.
Adapun kendala lain yang dihadapi Puskesmas Latali yakni daya aliran listrik PLN yang harus ditingkatkan. Alasannya, hal itu membuat sejumlah peralatan medis tidak bisa difungsikan dan telah mengakibatkan kerusakan peralatan.
Di Pakue Utara, Wabup menyoroti pembangunan setempat yang menelan anggaran Rp8,1 miliar. Menurutnya, proyek tersebut berjalan tanpa transparansi karena tidak memasang papan informasi proyek dan tidak ditemukan kantor direksi di lokasi.
“Kenapa proyek ini terkesan seperti proyek siluman yang tidak ingin diketahui publik?” tanyanya dengan nada geram.
Pasca disidak Wabup, beredar foto memperlihatkan papan proyek pembangunan puskesmas tersebut langsung dipasang. Jumarding menekankan jika ia akan rutin memantau.
Sementara itu, kondisi Puskesmas Batu Putih juga menuai sorotan karena tidak memiliki alat pendingin ruangan, bahkan kipas angin pun tidak tersedia di ruang pasien. Hal ini membuat pasien merasa tidak nyaman saat menjalani perawatan.
“Akhirnya orang sakit datang justru jadi stres. Ini harus jadi perhatian dinas terkait,” ujarnya.
Namun demikian, Wabup memberikan apresiasi terhadap pembangunan Puskesmas Latowu yang tengah berjalan. Ia menilai progresnya baik dan berharap bisa diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak.
Meski begitu, H. Jumarding juga memperingatkan pihak terkait agar proyek tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab agar terhindar dari masalah di kemudian hari dan rugikan daerah. Ia berjanji akan terus memantau perkembangannya.
“Saya harap kepala desa hingga camat turut memantau progres pembangunan ini. Saya juga akan sering ke lapangan mengecek, termasuk proyek-proyek lain yang berjalan,” tambahnya.
Ia menilai, sangatlah sulit untuk berharap dan mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat itu sendiri jika tidak dibarengi dengan fasilitas dan sarana yang baik pula.
Tinjau Masjid Mangkrak di Desa Lawaki
Masih dalam rangkaian kunjungan kerja, Wabup Jumarding juga menyambangi proyek pembangunan Masjid di Desa Lawaki, Kecamatan Tolala, yang mangkrak dan kini dalam penanganan Kejaksaan Negeri Kolut.
Dari keterangan diperoleh di lokasi, proyek masjid tersebut awalnya mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp1 miliar, namun sempat terhenti dan dilanjutkan kembali dengan dana sekitar Rp800–Rp900 juta. Sayangnya, material bangunan yang sudah terpasang justru dibongkar dan dibiarkan terbengkalai hingga digarap oleh pihak Kejari Kolut terkait dugaan korupsi.
H. Jumarding mengaku malu jika bangunan tersebut tidak dituntaskan karena menjadi marwah daerah. Apalagi bangunan tersebut berdiri di sisi jalan Trans Sulawesi dan merupakan zona perbatasan Kolut atau Sultra dengan Sulsel serta pelintasan bagi yang berasal dari Sulteng dan lainnya. “Pembangunan mangkrak. Masjid lagi,” Sebal H. Jumarding.
Jumarding berharap agar proyek masjid tersebut bisa diaudit dan dilanjutkan jika tidak ada kendala hukum. Namun jika proses hukumnya masih berjalan, ia mendorong agar diselesaikan secepatnya agar pembangunan dapat dilanjutkan.
“Kalau aturan membolehkan, saya ingin masjid ini diselesaikan. Tapi jika perlu menunggu proses hukum, saya minta agar proses itu segera dituntaskan,” pungkasnya.(rus)
