SIARANPUBLIK.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara melalui fraksi-fraksinya menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (30/3/2025).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan menerima LKPJ Bupati Kolaka Utara untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Meski demikian, sejumlah catatan penting turut disampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat, misalnya, menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah pedesaan. Infrastruktur seperti jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi dinilai masih perlu mendapat perhatian serius guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 116,21 persen. Namun, mereka menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti kondisi jalan rusak, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti sumber peningkatan PAD, apakah berasal dari optimalisasi potensi daerah atau masih bergantung pada dana transfer pusat. Mereka juga mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) serta pelayanan publik berbasis teknologi.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, mereka mendorong penguatan sektor UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta kemudahan investasi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan perhatian pada struktur APBD yang dinilai masih didominasi belanja pegawai dibandingkan belanja modal. Mereka juga menyoroti sejumlah isu, seperti transparansi pengelolaan keuangan di RSUD Djafar Harun, pelayanan BPJS Kesehatan, hingga kebijakan mutasi tenaga pendidik yang harus sesuai aturan.
Adapun Fraksi Karya Bintang Pembangunan mengangkat persoalan keberlanjutan operasional mobil antar-jemput siswa di desa, yang dinilai membutuhkan solusi dari pemerintah daerah. Sementara Fraksi PKB secara tegas menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan tersebut, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta percepatan pembangunan daerah.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kolut, Fitra Yudi dan dihadiri Bupati Nur Rahman Umar. Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk melanjutkan pembahasan LKPJ Bupati Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025 ke tahap berikutnya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
