KOLAKA UTARA, SIARAN PUBLIK– Kabupaten Kolaka Utara memasuki tahun anggaran yang jauh lebih ketat. APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp909,37 miliar, turun Rp178,13 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp1,087 triliun, menunjukkan penyempitan ruang fiskal yang signifikan. Dalam laporan pembahasan Banggar DPRD, Abu Muslim menegaskan bahwa koreksi tajam ini terutama dipicu anjloknya pendapatan transfer dari pusat.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah naik menjadi Rp82,23 miliar, dibanding tahun sebelumnya Rp74,87 miliar, namun Banggar mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah. Peningkatan PAD disebut harus dikawal ketat agar tidak meleset dari target yang telah disepakati.
Pendapatan Transfer turun menjadi Rp796,41 miliar, dari sebelumnya Rp945,42 miliar, terpangkas Rp149,01 miliar dan menjadi faktor paling besar yang menekan kemampuan fiskal daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah tetap Rp13,22 miliar, tidak bergerak dan tidak memberikan ruang tambahan bagi pendapatan daerah.
Struktur belanja ikut dipaksa menyesuaikan. Belanja Operasi menjadi Rp654,71 miliar, dari sebelumnya Rp735,71 miliar. Belanja Modal anjlok menjadi Rp90,42 miliar, dari Rp173,63 miliar, pemangkasan hampir setengah yang dipastikan akan berimbas pada pelaksanaan pembangunan fisik. Belanja Tidak Terduga naik menjadi Rp7 miliar, dari Rp2 miliar, sementara Belanja Transfer turun menjadi Rp157,225 miliar, dari Rp176,157 miliar.
Pada sektor pembiayaan, tekanan semakin terlihat. Penerimaan Pembiayaan turun menjadi Rp17,5 miliar, dari Rp53,986 miliar, sementara Pengeluaran Pembiayaan tetap Rp2 miliar dan SILPA 2026 ditetapkan nihil, menandakan tidak ada dana sisa tahun lalu yang bisa menopang pembiayaan pembangunan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding menegaskan bahwa meski APBD tahun ini lebih ketat, orientasi pembangunan tidak boleh bergeser. Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja keras dalam menetapkan APBD dan menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan agenda pelayanan dasar, peningkatan konektivitas wilayah, serta upaya menurunkan kemiskinan dan stunting.
Ia menegaskan bahwa APBD 2026 tetap disusun untuk mendukung visi daerah “Kolaka Utara yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, meskipun ruang fiskal menyempit. Pemerintah daerah diminta bekerja lebih disiplin, lebih selektif dalam belanja, dan lebih agresif dalam mendorong optimalisasi PAD agar pembangunan tidak tersendat di tengah koreksi anggaran terbesar dalam beberapa tahun terakhir.(rus)
