KOLAKA UTARA – Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, akhirnya angkat bicara terkait polemik penyewaan 65 unit kendaraan dinas (randis) yang menelan anggaran Rp1,7 miliar untuk masa pemakaian tiga bulan. Ia menegaskan, skema sewa tersebut bukan hanya ditujukan untuk pejabat eselon II dan III, melainkan juga untuk mendukung pelayanan hingga ke desa.
“Adanya pelayanan ini untuk mendekatkan kepada masyarakat melalui kepala desa, karena menyangkut soal pemeliharaannya hingga tujuannya bagaimana memberikan fasilitas ke desa untuk masyarakat,” ujar Nur Rahman, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, langkah tersebut tidak boleh dipahami hanya sebagai fasilitas untuk pejabat tingkat atas. Ia menekankan, pemerintah juga akan memberikan dukungan sarana bagi aparat di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik bagi masyarakat.
“Ini kan pelayanan untuk masyarakat. Jangan hanya untuk pejabat-pejabat tingkat atas. Kalau ini untuk kepentingan kita semata, buat apa? Jadi berikan juga fasilitas ujung tombak yang ada di bawah,” tegasnya.
Nur Rahman juga mengungkapkan, mekanisme sewa justru dipilih untuk meringankan beban APBD. Pasalnya, jika kendaraan itu dibeli sekaligus, biaya yang harus dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp18 miliar.
“Sewa itu bisa dilakukan sampai lunas dan itu bisa jadi milik aset desa,” imbuhnya.
Bupati memastikan, program ini tidak hanya menyasar 65 desa yang sudah ditetapkan, tetapi akan diupayakan agar seluruh desa di Kolaka Utara bisa mendapatkan fasilitas yang sama.
“Ini perlu pembuktian kepada masyarakat. Jangan sampai salah dipahami bahwa mobil ini untuk kades, bukan, untuk pelayanan di masyarakat,” tuturnya.
Ia pun memastikan jika sewa randis tersebut berdasar dari aspirasi di masyarakat dan disepakati dalam janji politik NR-Juara yang diikrarkan di rumah Wabup, H. Jumarding.
Sementara itu, Wabup, H. Jumarding sebelumnya menentang terkait sewa randis tersebut di tengah daerah lakukan efesiensi dan dianggap pemborosan uang rakyat.
Menurutnya, dana tersebut jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta bantuan bagi petani dan nelayan.
“Yang lebih dibutuhkan rakyat adalah jalan yang mulus, obat di puskesmas yang cukup, sekolah yang layak, dan pupuk yang tersedia, bukan mobil mewah untuk pejabat,” ucap Jumarding.
Tidak hanya itu, Jumarding juga menyoroti pengadaannya yang dinilai tertutup dan rawan gratifikasi. Bahkan, dirinya mengaku tidak mengetahui karena tidak ada penyampaian kepadanya hingga ramai dibicarakan publik.(rus)
