Jakarta,SiaranPublik.com- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa jalur pendidikan kesetaraan memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia, termasuk di lingkungan parlemen. Ia mengungkapkan, tidak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lulusan Paket C.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Mu’ti.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) menjadi solusi strategis untuk menekan angka anak putus sekolah di Indonesia. Ia menilai masih tingginya jumlah warga yang tidak mengenyam pendidikan formal disebabkan oleh berbagai faktor, tidak hanya ekonomi, tetapi juga kondisi sosial budaya dan geografis, seperti pernikahan usia dini serta keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana memperluas layanan pendidikan nonformal melalui PKBM, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penguatan akan difokuskan pada program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta penyelenggaraan kursus dan pelatihan keterampilan.
Mu’ti mencontohkan kunjungannya ke sebuah PKBM di Kabupaten Majalengka yang memiliki lebih dari 300 peserta didik, dengan mayoritas mengikuti program Paket C. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan menjadi alternatif yang realistis bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal.
Meski demikian, ia menegaskan pentingnya penataan dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan PKBM, mengingat seluruh peserta program kesetaraan mendapatkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pemerintah, kata dia, akan memastikan tidak terjadi penyimpangan administrasi maupun akademik.
“Kami pastikan tidak boleh ada kelulusan yang melompat jenjang. Paket C harus diselesaikan sesuai aturan, begitu juga Paket B. Ini tidak boleh terulang,” tegas Mu’ti.
