BeritaTerkini

Proses Pilakedes Serentak Dinilai Cacat Hukum, LSM Cinta Damai Demo Ke Dewan

6Views

PASURUAN,  iaranpublik.com

Ratusan masa Aliansi Masyarakat Cinta Damai (AMCD) Pasuruan melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (18/11/19). Mereka menggugat Bupati Pasuruan terkait proses pilkades yang dinilai cacat hukum.

Koordinator aksi, Hanan dalam orasinya mengatakan, kedatangannya untuk mensupport anggota dewan dalam melaksanakan hak politiknya yaitu hak interpelasi, hak bertanya kepada Bupati Pasuruan. Dia juga mengingatkan, agar interpelasi memang benar-benar sesuai dengan harapan rakyat dan bukan interpelasi yang sifatnya rekayasa politik penguasa. “Saya ingatkan anggota dewan yang terhormat, jangan sampai anda dibeli oleh penguasa yang nantinya berujung pada hasil interpelasi yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kalau itu terjadi kami akan menduduki kantor DPRD ini, “tegas Hanan.

Tidak cukup itu. Pendemo juga mengancam akan memboikot pilkades jika pemerintah masih keras kepala. “Kami akan boikot pilkades dan saya jamin tidak ada pilkades jika pemerintah masih keras kepala tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Pengalaman kemarin, saat Komisi 1 memberikan rekomendasi, ternyata tidak digubris oleh pemerintah. Jangan-jangan hasil interpelasi nanti juga tidak di diharaukan oleh pemerintah, “tandas Hanan.

Rombongan pengunjuk rasa diterima oleh ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Dr.Kasiman. Dia meyakinkan pendemo akan membawa tuntutan pendemo untuk disampaikan dalam sidang paripurna terkait interpelasi. Malahan dia meminta sepuluh perwakilan pengunjukrasa untuk masuk ke ruangan komisi 1 guna mendapat tambahan informasi dari wakil pendemo.

Di dalam ruangan komisi 1, Kasiman mendapat tambahan informasi bahwa ada beberapa bacakades yang sudah melakukan upaya hukum ke MA dan PTUN. “Saya baru tahu dan percaya kalau ada beberapa bacakades yang sudah melakukan upaya hukum. Salah satunya dari Suhaimi seorang bacakades yang tidak lolos uji akademis. Dia melakukan yudisial review ke MA dan sudah ada surat tanda bukti daftarnya, “ucapnya.

Dialog berlangsung Sekitar 15 menit, kemudian Dr. Kasiman bersama anggota komisi 1 lainnya ijin mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, tentang Penjelasan Bupati Pasuruan. Atas Interpelasi DPRD Tentang Pelaksanaan Pilkades Senin (18/11/19). Dia juga mengijinkan perwakilan pengunjuk rasa untuk mengikuti jalannya interpelasi yang gelar pukul 01.00 WIB.

wartawan : mulyo prabowo

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply