BeritaBirokrasiTerkini

Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Antara Wakil Wali Kota Pasuruan Dengan Ketua KPU

10Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Wakil Wali Kota Pasuruan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan tentang, Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020. Dan Ketua Bawaslu Kota Pasuruan tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020. Kegiatan dilangsungkan di ruang rapat Untung Suropati Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Senin (30/09/19).

Dikesempatan tersebut, Wakil Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, ST mengatakan, penyusunan NPHD yang diusulkan oleh KPU dan BAWASLU Kota Pasuruan telah dilakukan perhitungan berdasarkan kebutuhan tahapan Pilkada di tahun 2019 dan di tahun 2020 serta telah dilakukan pembahasan dan persetujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan.

Jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan di tahun 2019 oleh KPU sebesar Rp 761.032.000,-. Sedangkan jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan di tahun 2019 oleh Bawaslu sebesar Rp. 571.000.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah). “Untuk anggaran di tahun 2020, akan diberikan melalui APBD tahun 2020 dengan addendum NPHD, “jelasnya.

Teno, sapaan akrab Raharto Teno Prasetyo, berharap kepada pihak KPU dan BAWASLU Kota Pasuruan supaya mempersiapkan Pilkada tahun 2020 Kota Pasuruan secara matang. Hal itu dimaksudkan agar partisipasi masyarakat mampu mencapai di atas 80%. Dan bisa terlaksana dengan jujur, transparan, umum, bebas dan rahasia, serta berjalan dengan aman dan bersahabat. Demikian juga kualitas Pilkada, dapat semakin meningkat.

Diharapkan, KPU dan Bawaslu Kota Pasuruan dalam menyiapkan segala laporan keuangan penggunaan dana hibah ini, dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Jangan sampai ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga Kota Pasuruan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepada semua Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pasuruan, Teno menekankan. supaya mengikuti ketentuan dan aturan yang ada dan bersikap netral serta tidak berpihak kepada salah satu calon.

Lebih lanjut dikatakan, penandatanganan NPHD menandai dimulainya tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan tahun 2020. sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh KPU RI yakni ‘pemilihan bersih’, yakni Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan dapat dilaksanakan dengan adil dan transparan, tanpa mony politik. “Kepada KPU dan BAWASLU Kota Pasuruan supaya bisa bersinergi dengan seluruh pihak agar pelaksanaan Pilkada di Kota Pasuruan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai, “pungkasnya.

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply