BeritaTerkini

Pemkab Pasuruan Siap Fasilitasi Warga Nguling dan Lekok Dengan Pemerintah Pusat

27Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

Warga dari10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling ngeluruk Kantor Kabupaten Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk no 14 Kota Pasuruan, Rabu (04/09/19). Datang dengan 30 truk, masa berkumpul di Stadion Untung Surapati Kota Pasuruan. Kemudian berjalan kaki bergerak menuju kantor Pemkab.

Pendemo yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Tani Antar  Desa, membawa bermacam poster dan spanduk yang bertuliskan “Pak Jokowi Di mana? Kami Butuh Kehadiranmu Tolak Relokasi”. Selain menolak relokasi, mereka juga menuntut agar hak-hak sebagai warga negara tidak di kebiri. Misal, hak untuk membangun infrastruktur desa dan pembangunan fisik lainnya. “Selama ini kegiatan membangun infrastruktur yang berupa jalan maupun gedung dilarang oleh pihak Angkatan Laut, “kata Lasminto, koordinator aksi.

Rombongan pendemo disambut oleh aparat kepolisian di depan pintu gerbang kantor pemkab. Setelah berorasi sekitar 15 menit, aparat kepolisian meminta perwakilannya masuk ke kantor pemkab untuk berdialog dengan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dialog berlangsung di ruang tertutup.

Nampak 3 orang perwakilan pemerintah yang masuk yakni, Wabub KH Mudjib Imron, Asisten satu, Anang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Agus Setiadi. Sekitar 30 menit berlangsung, Wakil Bupati Pasuruan KH. Mudjib Imron keluar dari ruang diskusi dan pergi menemui pendemo di pintu gerbang dan membacakan hasil dialog. Isinya adalah, pertama, Pemerintah menolak rencana relokasi yang tengah direncanakan oleh pihak Angkatan Laut, sebelum musyawarah dan persetujuan masyarakat sekitar.

Kedua, pemerintah akan melindungi warganya dengan mengkoordinasikan dengan lembaga terkait, di pusat. Karena persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah memfasilitasi secara aktif mengkoordinasikan dengan pemerintah Provinsi dan pusat untuk percepatan penyelesaian sengketa tanah, agar masyarakat mendapat hak-haknya sebagaimana mestinya.

Masa pendemo merasa puas dengan pernyataan pemerintah, kemudian masa meninggalkan kantor Pemkab dengan tertib. Berjalan kaki menuju titik kumpulnya di stadion Untung Surapati Kota Pasuruan.

Wakil Bupati Pasuruan, KH Mudjib Imron mengatakan, masalah ini akan dibicarakan di forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan, untuk membentuk panitia penyelesaian masalah 10 desa tersebut. “Untuk koordinasi dengan pusat, teknisnya, 5 wakil masyarakat dari 10 desa didampingi Kepala Desa dan camat, bersama pemerintah akan ke pusat, ” kata Gus Mudjib, usai membacakan pernyataan pemerintah di hadapan pendemo.

wartawan : mulyo prabowo

editor.          : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply