BeritaBirokrasiTerkini

Seluruh Fraksi Setujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Pasuruan

29Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

Seluruh Fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 dengan bermacam catatan di Rapat Paripurna IV DPRD Kota Pasuruan dalam acara, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, Senin (19/08/19). Dilanjutkan dengan Penandatanganan Keputusan DPRD, dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 oleh pimpinan DPRD dan Wawali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo.

Catatan yang diberikan oleh Fraksi-fraksi bervariasi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Ismu Hardiyanto, mengkritisi jawaban eksekutif karena terlalu banyak kata “diperhatikan”. Dan meragukan kemampuan pemerintah melaksanakan jawabannya tersebut.

Fraksi Gerakan Persatuan Hati Nurani (GPHN) mengkrktisi pemerintah terkait berkurangnya pendapatan dari dana alokasi khusus yang disebabkan oleh gagal lelang. Dan menyoroti penambahan anggaran yang fantastis sebesar Rp 46 milyar lebih pada pos dana tak terduga. Fraksi ini menilai hal tersebut sebagai cermin lemahnya pemerintah dalam membelanjakan APBD. Karena berpotensi besar menjadi SILPA.

Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR), menyorot tajam lemahnya pemerintah dalam persoalan parkir. Kurang greget dan lemahnya koordinasi serta komunikasi antar OPD dan jajaran terkait dituding sebagai biang lemahnya pemerintah dalam persoalan parkir. Tidak hanya persoalan parkir tepi jalan, parkir di area GOR juga mendapat sorotan. Fraksi ini meminta peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pungutan parkir di luar maupun di dalam GOR, sehingga tidak menjadi beban masyarakat.

Fraksi AIR juga menyoroti masalah Fire Hydrant. Dan menyayangkan pernyataan Wawali Kota Pasuruan yang mengatakan Kota Pasuruan tidak memiliki hydrant aktif. Hal ini mengkhawatirkan masyarakat yang tinggal dikawasan padat penduduk. Olehnya, Fraksi AIR meminta pada pemerintah untuk segera membuat instalasi fire hydran di pemukiman dan pasar serta kawasan perniagaan.

Sama dengan fraksi AIR, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Juga sarana dan perlengkapan yang dimiliki tim pemadam kebakaran yang butuh peremajaan, karena banyak peralatan yang berusia lanjut seperti mobil pemadam yang dimilikinya, adalah produksi tahun 2000, atau berusia 19 tahun. Peralatan pemadamannya pun perlu ditambah, seperti baju anti api. BPBD hanya memiliki satu stel.

Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer serta dapat mempertimbangkan lagi kenaikan honornya, mengingat tugas guru memiliki tanggung jawab yang berat.

wartawan : mulyo prabowo

editor.         : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply