BeritaBirokrasiTerkini

Terkesan Diabaikan, Sejak April SK Penetapan 8 Cagar Budaya Kota Pasuruan Belum Ditandatangani Wakil Walikota

45Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

Pemerintah Kota Pasuruan kurang serius melestarikan cagar budayanya. Buktinya, Wakil Wali Kota Pasuruan hingga kini belum menanda tangani SK (Surat Keputusan) Penetapan Cagar Budaya 8 bangunan bersejarah. Padahal rekomendasi dari Tim ahli cagar budaya Provinsi Jawa Timur sudah diberikan ke pemerintah, tanggal 16 April 2019 lalu.

Menurut amanat UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pasal 33 (1). Bupati /walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima dari tim ahli cagar budaya yang menyatakan, benda, bangunan, struktur, lokasi dan atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Ir. Siti Zuniati, MM menerangkan, SK Cagar Budaya 8 gedung bersejarah tersebut sudah jadi, tinggal ditandatangani. Namun, pemerintah belum mensosialisasikannya kepada pemilik maupun pengelola gedung bersejarah, karena kepala daerah maupun Plt. Dinas P dan K masih sangat sibuk. “Sebenarnya draftnya sudah jadi, tinggal tanda tangan saja. Namun karena Wawali Kota Pasuruan kegiatan nya sangat padat dan saya sendiri juga banyak kegiatan, kami belum bisa membereskan.masalah tersebut, ” terangnya.

Dia menambahkan, pemerintah akan mengundang pemilik dan pengelola gedung untuk mensosialisasikan penetapan Cagar Budaya. Karena perkara cagar budaya ada landasan hukumnya. “Pemilik ataupun pengelola gedung bersejarah harus paham landasan hukum cagar budaya, “jelas Siti Zuniati.

Keterangan berbeda disampaikan oleh Kepala Seksi Cagar Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, E. Kurniawan. Dia mengatakan, SK rekomendasi dari Tim ahli cagar budaya sudah diserahkan ke Kepala Dinas P dan K Kota Pasuruan Ir. Siti Zuniati, MM. Selasa 16 April 2019. “Naskah rekomendasi penetapan gedung Pancasila sebagai salah satu bangunan Cagar Budaya Kota Pasuruan. Sudah diserahkan Tim ahli cagar budaya Provinsi Jatim hari Selasa,16 April 2019 ke pada ibu Siti Zuniati, “kata Kurniawan.

Sosialisasi pun sudah disampaikan ke pemilik maupun pengelola gedung bersejarah sekitar bulan Maret lalu di Hotel Darussalam Kota Pasuruan. Dalam acara sosialisasi tersebut hadir Wawali Raharto Teno Prasetyo dan beberapa pejabat pemkot. Pada kesempatan tersebut pemilik dan pengelola gedung bertanya soal hak dan kewajiban pemilik bangunan. “Pemilik dan pengelola gedung menanyakan sesuatu yang akan didapat dari pemerintah jika bangunan miliknya ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Serta teknis perawatan gedung kuno tersebut, “ujar Kurniawan.

Lebih lanjut Kurniawan mengatakan, Penetapan Cagar Budaya 8 bangunan kuno di Kota Pasuruan sebenarnya tinggal selangkah lagi yakni tanda tangan SK Penetapan Cagar Budaya oleh kepala daerah. Konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan anggaran yang terukur untuk perawatan dan pemeliharaannya, “Yang ditunggu oleh pemilik bangunan kuno adalah anggaran perawatan dan pemeliharaan. Pertanyaan ini sangat logis mengingat, perawatan dan perbaikan bangunan kuno harus didampingi oleh ahli teknis sipil, ahli sejarah, arkeolog dan arsitektur, “jelas Kurniawan.

Delapan bangunan kuno yang direkomendasi oleh tim ahli cagar budaya Propinsi Jatim yaitu, bangunan Hotel Darussalam, kawasan P3GI, Gedung Pancasila, Gedung Singa, Gedung Markas Zipur 10, bangunan Gereja Katholik, Antonio Padova, Gedung 8 (Woeloe), serta kawasan Taman Kota beserta gedung Harmoni.

wartawan : mulyo prabowo

editor.          : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply