BeritaPolitikTerkini

Pelantikan DPRD Kota Pasuruan 2019 – 2024 Tunggu BRPK KPU RI

24Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

KPU Kota Pasuruan harus lebih sabar untuk dapat menggelar Sidang Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Legeslatif tahun 2019. Masalahnya, hingga hari ini (05/07/19), masih belum ada intruksi dari KPURI.

Penyebabnya adalah, KPU RI masih menunggu salinan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK yang berisi detail Permohonan Sengketa Pileg di tiap daerah. Jika salinan BRPK ini sudah di tangan KPURI, akan dapat diketahui daerah mana saja yang ada sengketa gugat hasil pemilu (SGHP) atau tidak.

Bagi daerah yang terdapat SGHP harus menunggu proses sidang MK hingga tuntas. Dan daerah yang tidak ada SGHP bisa melaksanakan pleno penetapan calon terpilih setelah 5 hari sejak KPU RI menerima surat salinan BRPK

Ketua KPU Kota Pasuruan, Royce Diana Sari menuturkan, Pileg DPRD Kota Pasuruan tidak ada SGHP, mestinya bisa langsung melaksanakan Plano penetapan calon terpilih. Namun, karena Pileg DPR RI Dapil 2 (Pasuruan-Probolinggo) ada SGHP, sehingga ber pengaruh pada penundaan penetapan calon terpilih legeslatif DPRD Kota Pasuruan.

“Kami tidak tahu sampai kapan menunggu. Kami hanya melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, program dan tahapan, ” terangnya. Oleh karena itu, lanjutnya, KPU kota Pasuruan tetap melaksanakan Plano penetapan calon terpilih sesuai dengan jadwal, yakni tanggal 04 Juli (malam). Karena masih belum ada intruksi dari KPU RI, kegiatan diubah menjadi konsolidasi.

Bagi daerah yang ada SGHP, harus menunggu proses sidang MK hingga tuntas. Sesuai aturan, proses persidangan SGHP wajib selesai selama 14 hari. SGHP pileg DPR RI dapil 2 Jawa Timur, dimulai pada tanggal 09 Juli. Proses persidangan di MK paling lama akan selesai tanggal 23 Juli.

“Pileg DPRD Kota Pasuruan tidak terdapat SGHP, mudah-mudahan surat dari MK segera diterima KPU dan kami bisa melaksanakan plano Penetapan Calon tepilih,” harap Royce. Dia menambahkan, setelah penetapan, KPU melaporkan kepada walikota. Yaitu terkait nama-nama calon terpilih, dokumen dan syarat pelantikan. Termasuk juga nama-nama anggota dewan yang habis masa jabatannya. Setelah itu walikota melaporkan ke gubernur.

“Tahapan terakhir adalah mencabut SK anggota lama karena habis masa tugasnya.dan melantik anggota DPRD terpilih pada tanggal 30 Agustus 2019,” jelasnya.

wartawan : mulyo prabowo

editor.           : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply