BeritaBirokrasiTerkini

SK Mutasi Cacat Hukum, DPRD Kota Pasuruan Gunakan Hak Angket

41Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo memang sudah membatalkan SK (Surat Keputusan) mutasi 147 ASN sebagai jabatan administrator dan pengawas tanggal 15 Mei lalu, namun mengangkat dan melantik kembali 145 pejabatnya pada tanggal 16 Mei. Formasi atau susunannya tetap sama dengan SK mutasi yang dilantik pada tanggal 29 April.

Langkah Wakil Walikota (Wawali) ini menjadi cercaan pertanyaan beberapa anggota legeslator Kota Pasuruan saat Paripurna Interpelasi yang digelar Jumat(17/05/2019).

Pertanyaan tersebut diantaranya disampaikan oleh Suci Mardiko dari Fraksi Partai Keadilan (FPKS). Ia menilai langkah Wawali yang membatalkan SK mutasi tanggal 29 April dan melantik kembali pejabatnya pada tanggal 16 Mei, mengabaikan permintaan DPR untuk membatalkan SK mutasi yang dinilai cacat hukum sesuai dengan rekomendasi hasil kerja pansus.

Dan SK yang cacat hukum tersebut berlaku melekat dengan surat lampiran yang berisi nama dan posisi jabatan baru dari ASN yang dilantik. “Anehnya, nomor dilampiran SK tanggal 29/04 dengan SK tanggal 16/04 sama, ” tanya Koko sapaan akrabnya.

Pertanyaan tidak kalah pedas juga disampaikan Ketua FPKS , Ismu Harsiyanto. Ia menanyakan apa yang menjadi sebab dilakukannya mutasi yang terkesan terburu-buru dan terlalu berani menabrak aturan hukum. Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Wawali sebelum mutasi jilid 2 adalah rekomendasi untuk membatalkan SK mutasi secara keseluruhan. Bukan hanya karena tidak terpenuhinya langkah prosedural, tetapi juga menyangkut isi dari mutasi tersebut yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yaitu, pertama, ketentuan dalam Peraturan Badan Pegawai Negera nomor 23 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Konpetensi Pegawai Negeri Sipil. Wawali telah mengabaikan ketentuan, dimana konpetensi yang mestinya diukur dari pendidikan formal, pelatihan, dan riwayat pekerjaan tidak dikakukan.

“Menurut hemat kami ada 22 orang tidak memiliki pendididkan linier, 24 orang pejabat belum memiliki pelatihan yang linier dan 21 orang tidak memiliki riwayat pekerjaan,” ujarnya.

Kedua, ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nonor 35 tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. Di sini diatur ketentuan adanya lintasan perpindahan jabatan ke jabatan yang tinggi. Dalam mutasi tanggal 29/05, ditemukan pejabat yang melompat 2 eselon dari lVa ke llla. Dan tidak ada karier yang istimewa dari pejabat yang dilantik kemarin.

Semuanya terserah hak kebijakan Wawali. Artinya, kebijakan Wawali menabrak UU no 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP no. 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS..

“Setelah menyimak paparan Wawali dan jawaban-jawabannya yang tidak pas dan tidak memuaskan, FPKS akan mengusulkan hak politik yang kebih tinggi yakni hak angket, ” tegas Ismu.

wartawan : mulyo prabowo

editor.          : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply