BeritaBirokrasiTerkini

Pansus Mutasi Gate DPRD Kota Pasuruan Pilih Interpelasi

13Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

Interpelasi yang belakangan digembar-gemborkan Pansus Mutasi Gate DPRD Kota Pasuran, bukan gertak sambal.  Jumat (17/05/19), hak bertanya legeslatif kepada kepala daerah ini akan digelar. Lima fraksi menerima laporan hasil kerja pansus tersebut.

Hanya F-PDIP yang tidak bersedia tanda tangan laporan hasil kerja pansus. Pansus mutasi gate telah menyampaikan laporan hasil kerjanya pada Minggu (12/05/19) malam. Melalui sidang Patipurna internal, membeberkan semua hasil kerjanya untuk mendapat persetujuan dewan.

Rapat tersebut menghasilkan tiga point rekomendasi yaitu, pertama pembatalan mutasi dan menjadi sebuah hal yang mutlak harus dilakukan oleh Wakil Walikota (Wawali) Pasuruan. Karena mutasi pada tanggal 29 April 2019 lalu, tidak mempunyai dasar hukum atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pembatalan mutasi diberikan tenggat waktu untuk melaksanakannya selama 5 hari setelah rekomendasi diterima dan harus sudah dikeluarkan surat pembatalan mutasi. Nyatanya setelah ditunggu-tunggu tidak ada respon atau jawaban dari Wawali.

Kedua, agar dalam pelaksanaannya, mutasi pegawai selalu memperhatikan usulan dan pertimbangan sepenuhnya dari Baperjakat. Baik dalam pengangkatan, pemindahan , kenaikan pangkat dan pemberhentian jabatan struktural, sesuai dengan daftar urutan kepangkatan, kompetensi, pendidikan dan lain-lain.

Ketiga, tahapan- tahapan pelaksanaan mutasi harus dilakukan dengan tata urutan yang berlaku sesuai peraturan BKN nomor 5 tahun 2019, tentang cara pelaksanan mutasi.

Menurut Ismu, Wakil Ketua Pansus, dengan diterimanya hasil kerja pansus, secara kelembagaan DPRD Kota Pasuruan akan menindak lanjuti rekomendasi hasil pansus dengan mengirim tiga point hasil rekomendasi tersebut ke Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo. Tenggat waktu yang diberikan selama 5 hari. Jika dalam waktu tersebut Wawali tidak melaksanakannya, pastilah akan ditanya lebih dalam dan terbuka dalam paripurna interpelasi.

“Interpelasi sendiri oleh Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kota Pasuruan dijadwal hari Jumat (17/05/19). Interpelasi adalah usaha legeslatif untuk memberi masukan pada pemerintah untuk bekerja lebih baik,” kata Ismu.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP Pranoto, membeberkan alasan pihaknya tidak bersedia tanda tangan hasil kerja pansus. Karena regulasi dan kewenangan semuanya sudah ada alasan hukumnya. “Itu disampaikan Baperjakat saat pansus dan sebenarnya tinggal membuktikan saja kenapa harus interpelasi, ” dalihnya.

wartawan : mulyo prabowo

editor.         : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply