BeritaBirokrasiTerkini

Pansus Mutasi Gate Kota Pasuruan Mengerucut, Dibatalkan atau Interpelasi?

32Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

Pansus Mutasi gate DPRD Kota Pasuruan terus berjalan. Bahkan sudah mengerucut pada dua opsi.  Yaitu, mutasi dibatalkan atau interpelasi. Tetap pada tujuan semula, yaitu mengurai tentang mutasi yang telah dilakukan oleh Plt. Walikota, Raharto Teno Prasetyo.

“Apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Apakah sudah mendapat ijin tertulis dari Mendagri atau tidak. Bagaimana bentuk ijinnya, apakah sesuai dengan kompetensi mereka yang terkena mutasi. Hal inilah yang menjadi fokus investigasi Satgas,” papar Ketua Pansus, H. Arif Ilham Politikus Golkar.

Hasil sementara, Baperjakat masih belum bisa menunjukkan surat ijin mutasi oleh Plt dari Kemendagri. Kata Kaji Arif, satu persatu tim Baperjakat dipanggil dan dicerca banyak pertanyaan dari anggota Pansus. Pertanyaan berkutat pada masalah legalitas SK mutasi beberapa pejabat eselon IV dan lll yang dilantik tanggal 29 April kemarin.

Pertanyaan juga mengarah pada profesionalitas, kompetensi dan keahlian personil. Intinya, tim Pansus mengejar surat ijin tertulis dari Mendagri dan peran Baperjakat terkait mutasi.

Lanjut H. Arif Ilham, sejauh ini dari hearing yang dilakukan dengan tim Baperjakat, masih belum ada jawaban yang jelas. Hanya, dari keterangan Kepala BKD Kota Pasuruan M. Faqih menyampaikan, bahwa surat Ijin dari Mendagri (SIM) ada ditangan Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo.

Dari keterangan Fakih pula diketahui, usulan dan masukan Baperjakat tidak dianggap oleh Teno (sapaan keseharian Wawali). Bahkan SK dari 147 ASN juga berada di tangan Teno. Pansus Mutasi gate sudah dua hari berjalan, perlu dilakukan pendalaman. Sebagai panduan investigasi anggota Pansus, salah satunya adalah surat edaran (SE) Mendagri no 821/970/SJ .

Dalam salah satu klausulnya menyatakan, pengisian jabatan yang dilakukan oleh Plt, ijin diberikan pada kekosongan jabatan dengan sangat selektif.  “Jadi hanya pada jabatan yang kosong, tidak menyeluruh sebagaimana yang dilakukan Wawali, ” tegas
Ismu Hardiyanto, Wakil Ketua Pansus.

Sidang tertutup Pansus Mutasi sejauh ini sudah mengerucut di dua opsi. Opsi pertama, pansus merekomendasi agar pemerintah membatalkan SK mutasi. Dan memastikan pemerintah untuk melaksanakannya. Kalau tidak interpelasi akan dilaksanakan.

Opsi kedua, pansus langsung menggelar interpelasi, yaitu hak bertanya legeslatif kepada eksekutif. Menurut Kaji Arif, jika opsi terakhir yang dijalankan, sifatnya akan lebih terbuka. Yaitu sidang Paripurna interpelasi yang mengundang jajaran Forkopimda Kota Pasuruan dan undangan lainnya yang sifatnya terbuka untuk umun.

Untuk menentukan satu dari dua opsi tersebut, Pansus akan menelusuri kebenaran SIM yang katanya masih di pegang Teno. Rencananya, tim pansus akan ke Kemendagri di Jakarta, sesuai dengan petunjuk dari Biro Hukum Pemprov Jawa Timur. “Sesuai petunjuk biro hukum bahwa tim pansus bisa langsung ke Kemendagri, ” kata Ismu Hardiyanto. Lanjut Ismu, dalam minggu ini Pansus dijadwal sudah selesai.

wartawan : mulyo prabowo

editor.          : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply