BeritaBirokrasiTerkini

Oktober Mendatang, Pemkab Pasuruan Gelar Pilkades Serentak Di 24 Kecamatan

56Views

PASURUAN, Siaranpublik.com

Sejumlah 243 desa di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada bulan Oktober 2019 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan tahapan hajatan enam tahunan itu akan di mulai.

Keterangan dari Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa (BPD) Dinas Pembinaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, tahapan Pilkades tahun 2019 masih menunggu perubahan Perda tentang pemerintahan desa dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“BPD harus diisi dulu, sebelum tahapan Pilkades dimulai. Ada dua model pilihan BPD, pilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan masyarakat desa. Apapun model yang dipakai, itu tergantung kesepakatan di Musyawarah Desa (Musdes), ” terang Rido Nugroho.

Perda perubahan tentang pemerintahan desa masih digodog di DPRD Kabupaten Pasuruan. Ada beberapa usulan perubahan, yaitu tentang domisili calon kades (Cakades). Jika sebelumnya, Cakades harus penduduk desa setempat atau bukan warga desa setempat tapi putra daerah. Dirubah menjadi, semua warga negara Indonesia (WNI) walau bukan penduduk desa setempat atau putra daerah, boleh mencalonkan.

Usulan lainnya adalah terkait pengadaan perangkat desa. Perangkat diangkat oleh kepala desa sampai masa kerja lima tahun. Dan mekanismenya melalui ujian. Hasil ujian diserahkan ke kepala desa dan diteruskan ke camat dengan membawa dua orang calon dengan nilai terbaik. Baru camat memberikan rekomendasinya.

Di perda perubahan tersebut, juga mengatur Pilkades antar waktu. Pilkades antar waktu bisa dilaksanakan apabila kepala desa berhenti karena meninggal atau terjerat kasus hukum. Dan sisa jabatannya masih lebih dari satu tahun. Mekanismenya sama dengan Pilkades pada umunya. Cuma masa jabatannya melanjutkan kades yang sebelumnya.

Berikutnya adalah tentang pemberhentian kades. Kades bisa diberhentikan jika, meninggal dunia atau tersandung masalah hukum dengan ancaman hukuman 5 tahun walau putusan pengadilan hanya satu bulan tanpa harus menunggu incrach.

Tekhnis pelaksanaan pilkades tentang pedoman, tatacara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala daerah, diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2017. Perbup tersebut merupakan penjabaran tehnis dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 65 tentang pilkades dan No. 66 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Perda perubahan tentang pemerintahan desa merupakan penjabaran dari Undang-Undang desa, peraturan pemerintah, dan Kemendagri No 65 dan No.66 serta Kemendagri No. 67 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah.

“Insya Allah bulan Juli nanti sudah dimulai tahapan pilkades. Tapi sebelumnya akan digelar pemilihan BPD dahulu secara serentak di seluruh Kabupaten Pasuruan, ” jelas Rido.

wartawan : mulyo prabowo

editor.          : zaelani

Siaran Publik
the authorSiaran Publik

Leave a Reply